Marrin News

Pimpinan OPD Banyak yang Absen Saat FGD Bersama BPOM

Penandatanganan Kesepakatan Dengan BPOM
Tual, Marrinnews.com.- Pemerintah Kota Tual diminta komitmenya untuk tidak hanya di pertemuan yang saat ini dilakukan, dimana menyepakati dengan penandatanganan kerjasama kemudian kembali pulang kerumah dan  selesai namun harus memiliki dampak atau out come kemasyarakat, untuk itu masing masing harus berperan sesuai fungsinya, mengingat BPOM hanya merekomendasi namun eksekusinya ada pada dinas terkait hal tersebut dikatakan Dra Hariani Apt usai melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Inpres no 3 tahun 2017 Evaluasi Gerakan Keamanan Desa (GKPD)  Tahun 2018 Dan Advokasi Program Pasar Aman Dari bahan Berbahaya tahun 2019 di Aula Pemkot pada Rabu 20 Februari 2019.

“contoh misalnya kalau kami melakukan uji dilapangan ada ikan diduga mengandung formalin, kami memakai tes kit, Perindag juga bisa, dinas kesehatan juga bisa nanti yang menindaknya siapa, yang mengeksekusi siapa, ya harus teman-teman di Dinas Perikanan,” Jelasnya.

Badan POM tidak hanya terus menerus melakukan pengawasan tapi diharapkan ada tindaklanjut atau eksekusi dari Dinas terkait sehingga ada pengaruhnya dan dampak langsung terhadap Masyarakat selaku konsumen yang dirugikan.



Pantauan Media ini dalam pelaksanaan pimpinan OPD yang hadir hanya Kadis Kesehatan, Kadis pendidikan, Kadis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Kabag Kesra sementara Dinas Pariwisata, Dinas Perindag dan Pol PP hanya diwakilkan.

Kondisi tersebut tentunya memiliki dampak pada pelaksanaan dan kesuksesan sebuah program serta bertolak belakang dengan keinginan Walikota Tual Adam Rahayaan dimana pada saat membuka Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kwartir cabang Kota Tual Tahun 2019 yang digelar di aula Pemkot belum lama ini telah menyinggung Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang Absen pada saat kegiatan pemerintahan.

Menurut Rahayaan ketidakhadiran Kepala OPD dalam kegiatan Pemerintahan di Kota Tual, dinilai merupakan bentuk dukungan terhadap tidak maju dan berkembangnya Kota Maren Kedepan.



Rahayaan juga prihatin terkait hal itu karena  banyak kegiatan pemerintahan tidak dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah tanpa alasan yang jelas.

“ Padahal dalam kegiatan apapun, wajib dihadiri pimpinan OPD karena banyak informasi yang akan diketahui,” Sesal Rahayaan.

Selain itu, program kerja antar OPD juga memiliki keterkaitan sehingga perlu singkronisasi untuk kemajuan daerah dan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat.


"Kedepan setiap kegiatan pemerintahan harus disiapkan absen khusus pimpinan OPD untuk di isi, sehingga menjadi bahan masukan dan evaluasi saya kedepan", Pinta Rahayaan. (MN_86)

Editor : Ridwan Kalengkongan

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar