Penulis | Editor: Gery Ngamel
TUAL, MARRINnews.com - Pj. Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, menegaskan bahwa, ia akan melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait apabila tidak serius menekan Inflasi daerah.
“Apabila suatu saat inflasi tidak bisa terkendali, Sebelum saya dievaluasi, saya lebih dulu melakukan evaluasi bapa/ibu OPD terkait,” kata Pj Walikota Tual saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Tahun 2023 di Aula kantor Walikota Tual, Kamis (30/11/2023).
Menurutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu issu strategis dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Karena memiliki dua pilar penyangga yang bersentuhan langsung antara lain, Stabilitas Pasokan dan stabilitas harga yang tentu menjadi instrument utama dalam pengendalian inflasi.
“Stabilitas pasokan berhubungan erat dengan kecukupan ketersediaan bahan pangan, jika dibiarkan secara terus menerus akan memicu kondisi kerawanan dan krisis pangan yang berujung pada kelaparan,” ungkap Pj. Walikota Tual.
Ditegaskan bahwa, stabilitas harga berhubungan erat dengan keterjangkauan dan mahalnya bahan pangan yang dapat berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat, sehingga berujung pada ketidak-stabilan ekonomi dan memungkinan untuk terjadi gejolak sosial di masyarakat.
“Kita tidak ingin masyarakat Kota Tual mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pangan akibat dari gejolak inflasi yang sedang terjadi,” tegas Renuat.
Pasalya, salah satu pemicu utama kondisi ini adalah kelangkaan pasokan dan harga yang tidak stabil dari beberapa bahan pokok pangan antara lain Beras, Gula pasir, Telur Ayam, Cabe dan Minyak Goreng yang terus mengalami kelonjotan harga.
Olehnya itu, sosok Renuat yang merupakan Penulis dan Konseptor itu menambahkan, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Tual untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat melalui beberapa kebijakan Pemerintah Daerah seperti Optimalisasi penjualan Pangan Murah bagi masyarakat kecil.
Serta Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang melibatkan Badan Pangan Nasional melalui Direktorat SPHP dan pihak ketiga dengan menjual bahan pangan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada kelompok pedagang, pengecer agar dapat menciptakan stabilitas pasokan dengan harga yang seimbang pada level konsumen.
Pj Walikota juga memberkan bahwa, Pemerintah Kota Tual secara intensif terus melalukan pemantauan stok dan harga pasar baik melalui Sistem Panel Harga Dinas Ketahanan Pangan maupun melalui Operasi Pasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk pemantauan harga pangan dan ketersediaan pasokan sebagai alat deteksi dini dalam mengantisipasi potensi Gejolak Inflasi.
“Data warga Pangan dan pasokan yang valid dan mutakhir ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melalukan Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan di Kota Tual untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat,” ucapnya.
