 |
| Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun membuka kegiatan engumpulan informasi dan aspirasi publik di Maluku Tenggara, oleh Direktorat PPSDP Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian KKP. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Malra, Selasa (11/7/2023). Foto: Istimewa |
Penulis | Editor: Gery Ngamel
MALUKU TENGGARA, MARRINnews.com - Pemerintah berupaya memperketat
pengawasan perikanan di Provinsi Maluku dengan cara memperkuat fungsi
kelembagaan pengawasan perikanan.
Salah satu upaya
penguatan kelembagaan itu dilakukan melalui kegiatan pengumpulan informasi dan
aspirasi publik di Maluku Tenggara, oleh Direktorat PPSDP Direktorat Jenderal
PSDKP Kementerian KKP.
Kegiatan tersebut
dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Malra, Selasa (11/7/2023). Turut
hadir Bupati Malra M. Thaher Hanubun, Pengawas Perikanan Ahli Utama Eko
Rudiyanto, dan Kepala Dinas Perikanan Malra Nico Ubro.
Sebelum membuka kegiatan
tersebut, Bupati Malra M. Thaher Hanubun menyampaikan beberapa pokok arahan.
Bupati mengawali
arahannya dengan menjelaskan potensi perikanan Maluku Tenggara dan peran strategis
pengawasan terhadap sumber daya perikanan.
Pada kesempatan
tersebut, ia juga meminta agar pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
zona penangkapan nelayan lokal dan zona tempat bertelur ikan.
Kegiatan tersebut
melibatkan 30 orang peserta, terdiri dari Dinas Perikanan, Dinas PMPTSP, Polair
Polres Tual, Lembaga Adat, Polres Malra, TNI AL, Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Maluku, PPN Tual, PP Tual (PT. SIS), Pangkalan PSDKP, Masyarakat
Perikanan (Nelayan, Pokmaswas, Organisasi Nelayan, dan Direktorat PPSDP Ditjen
PSDKP.
Selain agenda
pengumpulan informasi yang difasilitasi oleh Pengawas Perikanan Ahli Utama,
para peserta juga mendapat materi dari Kepala Dinas Perikanan Malra tentang
potensi perikanan dan peran serta kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan
sumber daya perikanan.
Kemudian materi dari
Komandan Pangkalan PSDKP tentang jenis pelanggaran perikanan. Selanjutnya oleh
Plh. Direktur PPSDP Ditjen PSDKP tentang peran kabupaten/kota dalam melakukan
pengawasan perikanan.
Hasil kegiatan ini akan
menjadi data dan informasi yang akan dibahas dalam FGD Tindaklanjut dan
Evaluasi Penyusunan Rencana Aksi Pengawasan Perikanan Provinsi Maluku,
yang akan dilaksanakan di Ambon, 12-14 Juli nanti.
