 |
| Foto kiri-kanan: kiri-Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Andi Savsavubun membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara. Kanan-Kepala Bappelitbangda Malra, Clemens Welafubun tengah memberikan materi kepada peserta Forum OPD Dinas Pariwisata Malra di Ballroom Hotel Syafira, Rabu (15/3/2023). Sumber foto: istimewa. |
Penulis | Editor: Gerry Ngamel
MALUKU TENGGARA, MARRINnews.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhammad Thaher Hanubun menyoroti adanya sejumlah masalah pada sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Masalah tersebut mulai dari minimnya kunjungan wisatawan mancanegara, masa tinggal wisatawan hingga kontribusi sektor pariwisata untuk pendapatan daerah.
Menurut Bupati Thaher, rata-rata masa tinggal wisatawan mancanegara di Maluku Tenggara, baru mencapai empat hari. Sementara kontribusi pendapatan daerah, dalam struktur ekonomi, baru mencapai 3-5 persen.
Hal itu diungkapkan sang kepala daerah dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Andi Savsavubun pada Forum OPD Dinas Pariwisata Malra di Ballroom Hotel Syafira, Rabu (15/3/2023).
Terkait permasalahan tersebut, Bupati Thaher menyebut tahun 2024 adalah tahun transisi. Dengan begitu, ia menekankan bahwa rencana kerja Dinas Pariwisata tidak lagi harus mengacu pada Renstra 2018-2023, melainkan Renstra 2024-2026.
"Untuk sektor pariwisata, sesuai arahan Renstra yang merujuk pada kebijakan RDP, dalam tiga tahun kedepan, fokus intervensi diarahkan pada penataan destinasi, penguatan SDM pariwisata, peningkatan promosi dan kemitraan," ujar Thaher.
Sejumlah permasalahan lain turut dikemukakan Kepala Bappelitbangda Malra, Clemens Welafubun saat membawakan materi kepada peserta Forum OPD Dinas Pariwisata.
Clemens menyebut, sejauh ini peranan masyarakat terhadap jasa pelayanan dan tata kelola objek wisata masih rendah. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan daya dukung lingkungan di lokasi pariwisata, masih minim.
Tak luput, urusan promosi pariwisata skala nasional dan internasional, Clemens bilang, belum efektif.
Ia juga menemukan sejumlah permasalahan pariwisata di Malra seperti minimnya atraksi wisata dan amenitas di lokasi destinasi wisata, ketersediaan sarana prasarana belum optimal hingga tidak adanya kejelasan standar biaya transportasi ke lokasi wisata.
Kondisi itu, lanjut kata Clemens, mengakibatkan wisatawan merasa tidak nyaman. Wisatawan mancanegara bahkan tidak bertahan lama untuk berwisata di Maluku Tenggara.
“Sarana dan prasarana belum optimal, akibatnya jumlah kunjungan masih rendah serta lama tinggal wisatawan yang pada tahun 2020 rata-rata hanya selama 6 hari," imbuh mantan Kepala Dinas Pendidikan Malra itu.
Sementara itu, Bupati Thaher mengungkapkan, sektor pariwisata di berbagai belahan dunia, bahkan daerah-daerah lainnya di Indonesia dapat berkembang baik karena adanya dukungan pihak swasta. Kemitraan yang dibangun mampu memberikan manfaat bagi semua pihak.
"Investor, masyarakat dan pemerintah daerah, semuanya memperoleh manfaat," tutur Thaher.
Tak dipungkiri, manfaat dibalik sektor pariwisata tentu adalah harapan dan cita-cita bersama elemen masyarakat di daerah berjuluk Bumi Larvul Ngabal ini.
Namun, Bupati bilang bahwa untuk menggapai harapan dan cita-cita tersebut maka harus ditopang dengan pola perilaku dan pola kerja yang betul-betul mampu memberikan kenyamanan serta kondusivitas.
"Aspek kenyamanan, kemudahan investasi, perizinan dan kepercayaan investor harus ditingkatkan. Untuk itu juga, maka membangun sektor pariwisata tidak hanya dilakukan oleh dinas pariwisata. Kolaborasi dan sinergi antar sektor harus menjadi modal dasar," tegas dia.
"Ada dukungan dari sektor-sektor lainnya. Sektor pekerjaan umum untuk infrastrukturnya, sektor perizinan dan investasi, sektor keamanan, koperasi, UMKM, perdagangan hingga PMD semuanya harus bersinergi," tambah Thaher menandaskan.
