 |
| Potret musrenbang RKPD 2024 Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati, Jalan Abraham Koedoebon Langgur, Senin (27/3/2023). Foto: Gery Ngamel. |
Penulis | Editor: Gery Ngamel
MALUKU TENGGARA, MARRINnews.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah selesai menyusun rencana kerja untuk program pembangunan tahun 2024.
Berbagai target program prioritas pembangunan sudah dibubuhkan untuk bisa dicapai. Secara umum, proyeksi pembangunan Maluku Tenggara di tahun 2024 mendatang menyasar 280 program.
Adapun program-program tersebut berorientasi pada upaya penurunan angka stunting, kemiskinan, pengendalian inflasi, infrastruktur transportasi dan penataan Kota Langgur.
Penetapan rencana kerja itu dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang RKPD. Musrenbang rencana kerja pemerintah daerah Maluku Tenggara tahun 2024 digelar di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (27/3/2023).
"Kegiatan yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan sebanyak 379 program. Setelah diverifikasi dalam forum OPD maka ditolak sebesar 99 kegiatan, diterima sebanyak 280 kegiatan. Dari 208 kegiatan ini juga sudah kami rekomendasikan kepada OPD teknis untuk selanjutnya menginput sesuai renja OPD," ungkap Kepala Bappelitbangda Malra Clemens Welafubun.
Sementara itu, Bupati Malra Muhammad Thaher Hanubun menyebut program kegiatan yang belum terakomodir di 2024 bakal diupayakan kedepannya. Hal itu mengingat program yang ditetapkan tersebut disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
Sebelumnya, dalam sambutan kepala daerah, Thaher memaparkan fokus program pembangunan daerah Maluku Tenggara tahun 2024.
Pertama, soal penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Disebutkan bahwa angka stunting Malra tahun 2022 sebesar 16,98 persen. Pemkab Malra menargetkan tingkat stunting turun menjadi 14 persen sesuai target nasional.
"Kita masih harus mengejar 2,98 poin," kata Thaher.
Sementara terkait angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, disebutkan tingkat kemiskinan Malra tahun 2022 sebesar 21,19 persen. Sedangkan sesuai data Kemenko, jumlah keluarga miskin ekstrem di Malra sebanyak 11.815 kepala keluarga.
"Data ini memang diperkirakan masih ada bias, sehingga verifikasi dan validasi tetap diperlukan. Target nasional kemiskinan ekstrem yang harus turun menjadi 0 persen, adalah tujuan kami di Maluku Tenggara," kata Thaher.
Bupati lanjut menjelaskan permasalahan kemiskinan di Malra bukan hanya karena soal masih rendahnya pendapatan. Namun juga karena aspek cakupan rumah layak huni, layanan air bersih dan sanitasi yang belum memadai.
Pemerintah Maluku Tenggara mencatat, sebanyak 10,37 persen rumah warga masih termasuk tidak layak huni.
"Wilayah yang paling membutuhkan sentuhan pelayanan rumah adalah Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Kecil," ungkap Bupati Thaher.
Untuk cakupan layanan air bersih, tercatat sampai tahun 2022 sebesar 70,79 persen. "Kebutuhan yang paling mendesak adalah untuk wilayah pulau-pulau kecil di Kecamatan Kei Kecil Barat dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat," sebut dia.
Selanjutnya, cakupan layanan sanitasi hingga tahun 2022 mencapai 78,51 persen. "Beberapa wilayah yang memerlukan sentuhan pelayanan sanitasi yakni Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Hoat Sorbay. Dua wilayah ini, angka stunting dan kemiskinan ekstrim masih cukup tinggi," kata Thaher.
Kemudian, program penanganan infrastruktur transportasi. Bupati merinci beberapa ruas jalan dan jembatan hingga dermaga penyebarangan yang perlu ditangani seperti jalan Langgur-Ibra-Danar (jalan nasional), jalan Danar-Tetoad (jalan provinsi) dan jalan sp. Ngurdu-Hollat-Ohoiraut.
Sedangkan untuk jembatan dan dermaga penyebrangan yakni jembatan Hollay, jembatan Ur dan Jembatan Dian Pulau, dermaga ferry di Banda Elly dan dermaga Elat.
Bupati menambahkan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maka major project RPJMN pembangunan jalan trans Kei Besar masih harus didorong pada tahun 2024.
"Diperlukan intervensi anggaran 2024 untuk mencapai target kinerja 101,6 kilometer sesuai RPJMN. Capaian sampai dengan tahun 2022 baru sebesar 30,53 persen atau sepanjang 31,02 kilometer dari target 101,6 kilometer," jelas Thaher.
Terakhir, program penataan Kota Langgur. Sebagai pusat ibukota pemerintahan, perlu ada penanganan jalan nasional terhadap ruas jalan Jenderal Soedirman. Termasuk juga bangunan pelengkap jalan, trotoar dan median perlu direvitalisasi.
"Di ruas jalan ini masih terdapat beberapa titik genangan air saat musim hujan," terang Bupati Thaher.
Kemudian, akses ruas jalan Langgur-Debut, lanjut kata dia bahwa jalan ini merupakan jalan provinsi yang menjadi ruas utama akses ke Kantor Bupati Malra.
"Untuk ruas jalan ini diperlukan pelebaran, mengingat ruas ini termasuk ruas yang cukup sibuk. Termasuk kebutuhan bangunan pelengkap jalan dan juga fasilitas penerangan," sebut Thaher.
Selain itu, untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan di kawasan Watdek hingga Ohoijang, Bupati menyatakan kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep Water Front City.
Pengembangan konsep kawasan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
"Oleh sebab itu, program penanganan ini sangat memerlukan dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku," kata Thaher.
Bupati mengaku penanganan kawasan kumuh perkotaan sudah dimulai di tahun 2023 ini, dengan pelaksanaan DAK integrasi di kawasan Watdek.
Kegiatannya meliputi penanganan rumah tidak layak huni, penataan jalan lingkungan dan penyediaan prasarana utilitas umum.
