 |
| Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara dr. Katrinje Notabun (kanan), didampingi Ketua Panitia Forum Lintas OPD Abdullah Aziz (kiri) tengah diwawancarai awak media usai gelaran Forum OPD bidang kesehatan di Ballroom Hotel Suita, Jumat (17/3/2023). Foto: Gery Ngamel. |
Penulis | Editor: Gery Ngamel
MALUKU TENGGARA, MARRINnews.com -Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah selesai menyusun kerangka rencana kerja (renja) untuk program pembangunan tahun 2024.
Berbagai target mikro dan pembangunan sosial bidang kesehatan pun sudah dibubuhkan untuk bisa dicapai diakhir masa pemerintahan Bupati Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Petrus Beruatwarin.
Renja bidang kesehatan tersebut disusun melalui forum lintas organisasi perangkat daerah (OPD), yang telah dilangsungkan pada Jumat (17/3/2023) kemarin di Ballroom Hotel Suita, Maluku Tenggara.
Forum itu juga tak luput dipadukan dengan perencanaan partisipatif dari masyarakat, yang mana sebelumnya telah dibahas dan disusun dalam musrenbang tingkat kecamatan.
"Bersyukur, sudah selesai (forum lintas OPD). Rencana kerja sudah kita susun, mudah-mudahan ini benar-benar bisa dikawal dengan baik," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Malra, dr. Katrinje Notanubun kepada wartawan di Langgur, Jumat kemarin.
Notanubun menyatakan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membidik tingkat prevelensi stunting bisa turun menjadi 14 persen di 2024, termasuk juga tingkat kemiskinan ekstrem.
Oleh sebab itu, lanjut kata dia bahwa program-program prioritas bidang kesehatan difokuskan untuk penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara.
Adapun pada Maret 2023, angka stunting di Maluku Tenggara tercatat sebesar 16,98 persen, turun sejak 2018 yang sebesar 30 persen.
Sementara tingkat kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2022 tercatat sebesar 21,19 persen, turun 1,54 persen dari tahun 2021.
"Kami (dinas kesehatan) akan tetap berupaya untuk bagaimana mempercepat penurunan stunting di Maluku Tenggara. Bersamaan dengan stunting, tentunya juga akan bisa menurunkan kemiskinan ekstrem. Itu prioritas kami," ungkap dokter Ketty, sapaan akrab Kadis Kesehatan Malra itu.
"Mudah-mudahan semua lini lebih bersinergi, lebih berkonfergensi untuk penanganan program ini," tambah dia.
Usulan Terkendala Data Dukung
Terlepas dari target penanganan stunting dan kemiskinan, menurut Notanubun, tak semua usulan renja bidang kesehatan 2024 sebagaimana telah diajukan melalui forum OPD dapat terealisasi. Hal itu lantaran ada program-program yang diprioritaskan.
Seiring itu pula, ia akui bahwa terdapat banyak masalah terkait data dukung dalam usulan renja dari tingkat ohoi atau desa maupun kecamatan, terutama soal lahan.
Usulan yang diajukan, rata-rata adalah tentang renovasi bangunan puskesmas maupun puskesmas pembantu.
"Setiap ohoi (desa, red) harus menyiapkan data dukung sehingga ketika kita berproses, apakah bisa melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang nantinya akan kita dorong lewat Bappenas atau APBD. Tapi khusus lewat DAK maka semua proses harus lengkap data dukungnya," sebut Notanubun.
Ia lanjut bilang, pihaknya telah memberi tenggat waktu, sekitar satu minggu, untuk setiap ohoi melengkapi data dukung.
"Data dukung yang perlu dilengkapi setiap ohoi, minimal adalah soal pelepasan tanah atau hibah tanahnya, juga soal sertifikatnya. Sehingga kita dapat melakukan pengawalan terhadap usulan ohoi (desa, red)," pungkas dokter Ketty.
