 |
| Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun. Foto: istimewa |
Penulis | Editor: Gery
Ngamel
MALUKU
TENGGARA, MARRINnews.com - Forum
perangkat daerah adalah ruang partisipasi, implementasi dari pendekatan top
down dan buttom up, serta sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan musrenbang di kecamatan.
Ketegasan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara
(Malra) M. Thaher Hanubun disela-sela kegiatan forum OPD bidang Pendidikan di
Langgur, Kamis (16/3/2023).
Bupati Hanubun menjelaskan, forum ini juga berperan untuk
sinkronisasi dan klarifikasi usulan kecamatan dalam hubungan dengan kebijakan
yang ditetapkan.
Sebagai forum antar pemangku kepentingan, forum ini harus
menjadi wadah saling konfirmasi, saling sinergi dan saling cross check.
Informasi terkait kebutuhan masyarakat harus disampaikan secara jelas.
Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,
beberapa hal yang masih perlu untuk menjadi perhatian adalah hal-hal yang
berkaitan dengan persebaran dan pemerataan tenaga pendidik maupun tenaga
kependidikan.
Menurut Bupati, hari ini masih terjadi kelangkaan guru di
beberapa sekolah, sedangkan di sekolah lainnya terjadi penumpukkan.
Permasalahan ini harus dapat segera ditangani. Kebutuhan
minimal guru di sekolah adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk
beberapa kasus, ada sekolah yang guru ASN tidak menetap.
“Hanya guru honorer yang setia melaksanakan tugas di
sekolah. Ini adalah masalah, yang semakin membuat kesenjangan pelayanan
pendidikan semakin lebar, antara sekolah di kota dan pedesaan. Pihak Dinas
harus tegas danmemastikan permasalahan-permasalahan ini terselesaikan,” ungkap
Bupati.
Tahun 2021 di seluruh Malra masih ditemukan siswa putus
sekolah. Ini adalah hal yang sangat meyedihkan. Bagaimana caranya negara harus
hadir untuk hal-hal seperti ini.
“Karena alasan ekonomi maka anak-anak harus dikorbankan. Saya kira, hal-hal semacam ini jangan sampai terulang,” ujar Thaher.
.jpg)
