 |
| Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thahaer hanubun memberikan arahannya sesaat setelah membuka secara resmi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang PUPR, Kamis (16/3/2023) di Aula Kantor Bupati Malra. Foto; Istimewa |
Penulis | Editor: Gery Ngamel
MALUKU TENGGARA, MARRINnews.com – Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thahaer
hanubun membuka secara resmi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang
PUPR, Kamis (16/3/2023) di Aula Kantor Bupati Malra.
Pada kesempatan itu,
Bupati Hanubun menyampaikan sejumlah hal pokok.
Pertama, dalam forum ini diharapkan diskusi dan
perbincangan yang produktif antara perangkat daerah bersama stakeholder.
“Diskusi untuk mecari
solusi, bukannya mencari kesalahan. Merencanakan program untuk menangani
permasalahan di masyarakat, bukan tujuan proyek semata,” ujarnya.
Kedua, data untuk penurunan stunting dan
kemiskinan ekstrim harus dipadankan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur
fisik.
Hasil pemetaan
menunjukkan bahwa kantong kemiskinan ekstrim tertinggi ada di beberapa
kecamatan di Pulau Kei Besar.
Intervensi untuk
pengembangan skala Kawasan akan sangat membantu mempercepat penanggulangan
kemiskian di rumah tangga.
“Saya mendapatkan
laporan bahwa usulan hasil musrenbang
kecamatan yang masuk
di PUTR cukup banyak yang sesuai dengan kebutuhan, serta prioritas stunting dan
kemiskinan,” kata Bupati.
“Usulan-usulan itu,
agar diverifikasi lebih lanjut. Terkait lokasi ohoi, maupun calon penerima
bantuan, harus dipastikan bahwa mereka adalah masyarakat miskin ekstrim yang
Nama-nya terdata,” katanya menambahkan.
Ketiga, kepada seluruh delegai dan stakeholder
sebagai peserta, maka pemikiran, saran dan masukan sangat diharapkan.
Sumbangan pemikiran
yang konstruktif sesuai dengan kondisi, dan pengalaman Bapak-Ibu di lapangan,
adalah gambaran riil dari kebutuhan masyarakat.
Jangan takut untuk
berpendapat, jadikan forum ini sebagai wadah untuk menyuarakan kebutuhan warga
masyarakat.
Bupati Hanubun
mengungkapkan, terhadap kinerja penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan, maka tentu dalam periode pembangunan 2018-2022 ini, sudah ada
kemajuan-kemajuan yang diperoleh.
Pada Bidang
Infrastruktur Konektivitas, indikator penting yang diukur adalah Panjang jalan
dalam kondisi baik. Sampai dengan tahun 2022, jalan dalam kondisi baik tercatat
sepanjang 345,61Km atau 43,12% dari total Panjang jalan 800 Km.
Capaian ini diperoleh
dari aktivitas pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang dilakukan
sepanjang tahun 2019 hingga 2022 sebagai berikut : Total Panjang Jalan yang
dibangun sepanjang, 16,37 Km; Panjang Jalan direhabilitasi sepanjang, 17,79 Km;
Panjang Jalan direkonstruksi/Dihotmix sepanjang, 82,4 Km.
Untuk Bidang Air Minum
dan Sanitasi, dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sekaligus dalam
rangka penurunan stunting dan kemiskinan, maka pelayanan Air Bersih dan
Sanitasi terus didorong serta mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini
kesulitan akses air bersih dan sanitasi.
Secara makro,
pelayanan air bersih diukur melalui persentase rumah tangga berakses air
bersih.
Sampai tahun 2022,
angka pelayanan air bersih untuk rumah tangga sudah mencapai 70,79 %.
Sedangkan pelayanan
Sanitasi, yang diukur dengan Persentase Rumah Tangga berakses Sanitasi sebesar
78,51%. Setiap tahun ada kenaikan berkisar 2-3 %.
Peningkatan pelayanan
air bersih dan sanitasi ini didukung oleh pelaksanaan paket kegiatan, antara
lain: Perluasan cakupan pelayanan air bersih berupa Sambungan Rumah (SR).
Tahun 2019 – 1.248 SR,
Tahun 2020 – 824 SR, Tahun 2021 – 964 SR, Tahun 2022 – 1.441 SR.
Total dalam rentang
waktu 2019 s.d 2022 ada perluasan pelayanan air bersih sebanyak 4.477 SR,
dengan warga terlayani sebanyak lebih dari 17.000 jiwa.
Perluasan cakupan
pelayanan sanitasi rumah tangga pada periode 2019 s.d 2022. Dilaksanakan
sejumlah kegiatan diantaranya: pembangunan MCK sebanyak 3.054unit, untuk
melayani lebih dari 12.000 jiwa masyarakat.
Untuk mendukung
percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan
mamasyarakat.
Untuk diketahui, tahun
ini sudah dianggarkan melalui APBN kementerian PUPR Republik Indonesia untuk
Revitalisasi Pasar Langgur.
Ini adalah tindak
lanjut dari kunjungan Yth.Bapak Presiden Republik Indonesia di Langgur pada
bulan September 2022
Sementara untuk idang
Perumahan dan Kawasan permukiman, sejak tahun 2019 hingga 2022, pemerintah
daerah telah melakukan penanganan terhadap rumah Tidak Layak Huni sebanyak
2.087 unit.
Sedangkan untuk
infrastruktur pendukung Kawasan, maka telah dibangun pula Jalan Lingkungan
permukiman sepanjang 3.358,6 meter.
Persentase Rumah layak
huni di Malra sampai tahun 2022 sebesar 89,63 persen atau sekitar 21.000 rumah.
Sisanya, masih sekitar 3.000 rumah yang kondisinya tidak layak huni.
“Tahun 2023 ini, ada
intervensi, maka tentu angka-angka ini akan turun lagi. Namun demikian, untuk
perencanaan tahun 2024, Saya harapkan persoalan-persoalan ini dapat
diakomodir,” tandas Bupati.
.jpg)
