Marrin News

Sah, APBD Malra 2023 Disetujui Rp1,29 Triliun

Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Jalan Soekarno-Hatta Ohoijang. Foto: istimewa. 

Penulis | Editor: Gerry Ngamel

LANGGUR, MARRINnews.com - DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 pada Rabu (30/11/2022) malam WIT.

Pengesahan dilakukan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD setempat, Jalan Soekarno-Hatta, Rabu malam WIT. 

Dalam Raperda yang telah disahkan itu, APBD Malra 2023 disetujui senilai Rp1.029.236.659.740 atau Rp1,29 triliun. Tidak ada perubahan nominal antara R-APBD Malra 2023 dengan APBD 2023 Malra 2023.

Untuk masing-masing kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah 2023 dianggarkan sebesar Rp1.029.236.659.740.

Kemudian, belanja daerah pada APBD 2023 ditetapkan sebesar Rp994.734.659.740. Serta estimasi pembiayaan daerah TA 2023, penerimaan Rp46.498.000.000 dan pengeluaran senilai Rp81 milliar. 

Adapun penetapan APBD Malra 2023 disahkan oleh Ketua DPRD Minduchri Koedoeboen didampingi Wakil Ketua DPRD I Albert Efruan, Wakil Ketua DPRD II Bosko Rahawarin. Pengesahan diambil setelah mendapat persetujuan bersama dari sejumlah Anggota DPRD Malra yang hadir. 

Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin menyaksikan pengesahan APBD Malra 2023 itu. Turut juga Sekda Malra A. Yani Rahawarin dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Malra. 

Untuk diketahui, pembahasan APBD Malra tahun anggaran 2023 telah melewati beberapa tahapan, mulai dari penyampaian dan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di tingkat komisi. 

Dari tingkat komisi, selanjutnya penyepakatan oleh Badan Anggaran. Setelahnya, penyampaian dan pembahasan Ranperda APBD pada Rabu (30/11/2022) siang. Di kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD Malra 2023. 

Kemudian, pada Rabu malam WIT, dilakukan paripurna persetujuan APBD Malra 2023. 

Bupati Malra M. Thaher Hanubun dalam sambutannya yang disampaikan Wabup Petrus Beruatwarin mengajak semua eleman masyarakat mengawal proses dan implementasi APBD 2023.

Oleh karena, kata dia bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dipastikan bermanfaat. 

"Masyarakat harus mendapat pelayanan secara baik, merasakan dampak dari pembangunan dan puas atas kinerja aparatur," tegas Thaher. 

Ia juga menghendaki agar setiap pelanggaran atau potensi penyalahgunaan wewenang harus dilaporkan agar ditindaklanjuti. "Tentunya melalui jalur dan koridor yang yang relevan atau sesuai," pungkas Bupati Thaher. 

Baca Juga

Berita Populer

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar