 |
| Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun didampingi Kepala KPPN Tual Royikan berfoto bersama para Kuasa Pengguna Anggaran usai prosesi penyerahan dana DIPA 2023, di Aula KPPN Tual, Kamis (8/12/2022) pagi. Foto: Bag. Prokopim Malra. |
Penulis | Editor: Gerry Ngamel
LANGGUR, MARRINnews.com – Bupati Maluku Tenggara M.
Thaher Hanubun menyerahkan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2023
untuk instansi/lembaga di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Tual, Langgur.
Penyerahan dilakukan di Aula KPPN Tual, Kamis (8/12/2022)
pagi WIT. Penyerahan dana DIPA tersebut, disertai dengan penandatanganan Pakta
Integritas dan penyerahan piagam penghargaan penggunaan pagu anggaran kepada sembilan
satuan kerja di lingkup KPPN Tual.
Hadir dalam kegiatan adalah para kuasa pengguna anggaran
dalam wilayah KPPN Tual.
Kepala KPPN Tual Royikan dalam laporannya, mengatakan
penyerahan DIPA untuk wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual dan Maluku Tenggara
merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA pada 2 Desember 2022 kemarin di Kantor
Gubernur Maluku, Kota Ambon.
“Pada acara kemarin, semua kuasa pengguna anggaran diundang,
termasuk Bupati/Walikota se-Maluku,” ujar Royikan.
Royikan lanjut menyebut, alokasi anggaran untuk wilayah KPPN
Tual tahun 2023 senilai Rp2,02 triluan. “Jumlah ini mengalami peningkatan
sebesar 3,71 persen dari tahun 2022,” ungkap dia.
Royikan merinci, alokasi dana tersebut meliputi dana
transfer daerah untuk Malra, Tual dan Aru senilai Rp780 milyar. Alokasi
anggaran ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2022) yang hanya
sebesar Rp754 milyar.
“Peningkatan itu sebagian besar ada di dana desa. Ini adalah
kebijakan Bapak Presiden, dimana tahun 2023 sesuai janji pemerintah bahwa
kucuran dana desa ditingkatkan setiap tahunnya,” jelasnya.
Kemudian, untuk alokasi DIPA Kementerian atau lembaga mitra
KPPN Tual sebanyak 59 satuan kerja adalah sebesar Rp1,24 triliun.
“Alokasi ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar
3,9 persen. Terdiri dari belanja pegawai Rp300 miliar, belanja barang Rp377
miliar dan belanja modal Rp550 miliar,” kata Royikan.
Realisasi Dana Transfer Lebih Cepat
Royikan mengungkapkan, realisasi dana transfer ke daerah dan
penyerapan dana desa hingga November 2022 telah mencapai 79,81 persen.
Menurut dia, dana transfer ke daerah terealisasikan lebih
cepat dibandingkan alokasi dana ke kementerian atau satker.
“Kondisi ini (percepatan penyaluran) sebagian besar memang ditopang
oleh percepatan penyaluran dana desa,” kata Royikan.
Ia lanjut mengaku bahwa baik Malra, Tual maupun Aru rata-rata
sudah mengalami percepatan penyaluran dana desa. Terutama selisih atau potongan
dana terkait BLT yang dialokasikan kurang dari 40 persen telah tersalurkan.
“Bahkan, untuk Malra sudah disalurkan semuanya bagi yang kekurangan
BLT,” tuturnya.
Meski demikian, untuk realisasi satker, kata Royikan, justru
baru mencapain 77,25 persen.
“Mohon kerjasama bapak/ibu KPA, terutama yang memiliki anggaran belanja agar bisa memanfaatkan waktu tersisa. Takutnya, sistem layanan akan gangguan sehingga bapak/ibu akan repot sendiri,” tegas dia.
