 |
| Bupati Malra M. Thaher Hanubun saat menyerahkan bantuan sosial kepada penerima manfaat. Penyerahan dilakukan di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (12/12/2022). |
Penulis |Editor: Gerry Ngamel
LANGGUR, MARRINnews.com – Bupati Maluku Tenggara M. Thaher
Hanubun menyatakan, Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam
rangka penanganan kemiskinan dan permasalahan sosial di tahun 2022 kepada
masyarakat.
Upaya tersebut, sebut Thaher, diantaranya melalui program perlindungan
sosial yakni Program Keluarga Harapan sebanyak 5.586 KPM, dengan total bantuan
sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp19.614.566.000.
Program Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako sebanyak 7.223 KPM dengan
total bantuan sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp17.335.200.000.
Kemudian, Program Bantuan Sosial Minyak Goreng sebanyak
7.230 KPM sebesar Rp2.169.000.000
“Serta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia
Sehat sebanyak 75. 655 jiwa,” rinci Thaher dalam sambutannya pada acara penyerahan
bantuan oleh Dinas Sosial Malra, di Aula Kantor Bupati Malra, Senin
(12/12/2022).
Sementara itu, sebagai akibat dari lonjakan harga yang
terjadi secara global dan upaya Pemerintah dalam rangka penanganan dampak
Inflasi di daerah, maka Pemerintah memberikan tiga bantuan sosial.
“Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global dan menekan
angka inflasi di daerah,” ungkap Thaher.
Bupati lanjut merinci bantuan sosial tersebut yakni BLT BBM,
bantuan subsidi upah pekerja, dan bantuan perlindungan sosial tambahan.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan alokasi
Bantuan Langsung Tunai BBM dari Pemerintah Pusat sebanyak 9.081 KPM, dengan total
nilai dana bantuan sebesar Rp5.448.600.000.
“Bantuan ini disalurkan dalam dua tahapan melalui PT. Pos
Indonesia Cabang Tual. Dan sampai dengan hari ini masih dalam proses penyaluran
di Wilayah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil.
Selain BLT BBM, Pemerintah Kabupaten Malra juga memberikan
bantuan bagi kelompok usaha bersama yang terdampak inflasi di daerah sebanyak
19 kelompok yang tersebar di 11 kecamatan.
“Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan usaha ekonomi produktif
berupa paket sembako,” imbuhnya.
Bupati menambahkan, Pemkab Malra mendapat bantuan atensi
terintegrasi program rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial RI melalui sentra
rehabilitasi Sosial MIOHAI Kendari berupa alat bantu disabilitas, kebutuhan dasar
sembako, kewirausahaan, perlengkapan sekolah hingga pakaian dan perlengkapan tidur.
“Penerima bantuan ini adalah penyandang disabilitas dan lansia
di Kecamatan Kei Besar dan 6 Kecamatan di wilayah Pulau Kei Kecil sebanyak 104
Jiwa dengan total dana sebesar Rp155.336.838,-. (Seratus Lima Puluh Lima Juta.
Program ini akan berlanjut pada 2023 yang direncanakan akan dialokasikan untuk
1.013 Jiwa dan telah dilakukan Assistensi di 2022,” kata Thaher.
Lebih lanjut, diungkapkan Bupati bahwa beberapa waktu lalu terjadi
bencana konflik Sosial antara warga di wilayah Kecamatan Kei Besar yang
melibatkan beberapa ohoi. Konflik itu sendiri mengakibatkan jatuhnya korban
jiwa, korban luka, serta kehilangan harta benda.
“Pemda bersama dengan unsur TNI/Polri, Tokoh Adat, Tokoh
Agama terus berupaya untuk melakukan mediasi untuk mencapai perdamaian. Saya
berharap kedepan dengan adanya upaya Dialog yang dilakukan dapat menciptakan
suasana yang aman dan Damai di tanah Evav yang kita cintai,” tutur Thaher.
Selain itu beberapa waktu lalu juga terjadi bencana alam di
beberapa ohoi di wilayah Pulau Kei Besar sehingga menyebabkan 29 rumah warga
rusak.
“Pemkab telah hadir dengan memberikan bantuan tanggap darurat
bagi para korban bencana sosial dan bencana alam berupa buffer stock dan permakanan
kepada para korban bencana,” ungkapnya.
Pemkab Malra, sambung Bupati, juga mendapat bantuan dari Kementerian
Sosial RI berupa permakanan, peralatan keluarga, peralatan evakuasi, sandang serta
beras reguler dengan total anggaran sebesar Rp. 1.225.497.500.
Pemkab Malra juga telah melakukan rekonsiliasi di Ohoi
Weduar ditandai dengan upacara penerimaan adat kembalinya 25 KK beragama Muslim
di Ohoi Weduar.
Sebagai tindak lanjutnya, maka Pemkab memberikan bantuan keserasian
sosial dalam bentuk permakanan.
“Program keserasian Sosial merupakan upaya pencegahan
terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat yang diharapkan dengan program
ini dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis
dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati,”
jelas Thaher.
Pemerintah Daerah Kabupaten Malra juga mendapat bantuan
Program Kearifan Lokal dari Kementerian Sosial RI sebanyak 2 Ohoi yakni Ohoi
Elaar Let dan Ohoi Letvuan.
Bantuan diberikan dengan tujuan mewujudkan tatanan kehidupan
sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar 
kebersamaan, toleransi saling
menghargai dan menghormati,” tandas Thaher.
