 |
| Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun saat menyampaikan himbauan kepada para kepa ohoi dan penjabat kepala ohoi se Malra pada pertemuan di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (12/12/2022). Foto: Akun Facebook @Galeri MTH. |
Penulis |
Editor: Gerry Ngamel
LANGGUR, MARRINnews.com – Bupati Maluku Tenggara Muhammad
Thaher Hanubun menyatakan, keberadaan “Ve'e Kes Yang” (bahasa Kei) atau kebun perbekalan
sebagai sarana penting bagi Maluku Tenggara untuk menjaga pasokan pangan murah daerah
menghadapi krisis ekonomi 2023.
“Kebijakan antisipasi dini harus dilakukan pemerintah menghadapi
ancaman krisis 2023. Salah satunya adalah dengan membangun Ve'e Kes yang di awal
2023,” kata Thaher di Langgur, Senin (12/12/2022).
Bupati menyebut saat ini ada sekitar 100 negara akan
mengalami ancaman kelaparan pada 2023 mendatang, tidak mencakup Indonesia.
Meski begitu, ia kembali menekankan bahwa antisipasi perlu dilakukan
sejak dini guna menimalisasi segala kemungkinan yang terjadi.
Pengalaman membuktikan, lanjut kata Bupati bahwa selama
masa-masa sulit ditengah pandemi Covid-19, Ve'e Kes Yang menjadi garda terdepan
sekaligus solusi dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.
Diawal masa pandemi hingga kurang lebih dua tahun, Maluku Tenggara
terbantu dengan pasokan pangan hasil Ve'e Kes Yang.
Poin tambahannya adalah Ve'e Kes Yang mampu menetralisir roda
ekonomi pasar. Daya kebutuhan pangan terjaga kondusif, harga pasar pun tetap terjangkau.
Pengalaman hidup lainnya, sekitar tahun 1970-an di Kabupaten
Malra kala itu mengalami wabah kelaparan amat dahsyat. Dan untuk bertahan hidup,
warga makan biji bakau (kamor, bahasa Kei) yang ditumbuk dan diperas berulang
kali hingga dijemur, barulah kemudian dimakan.
Dalam konteks tersebut, Bupati menghimbau kepada kepala ohoi
se Maluku Tenggara agar mengalokasikan sebagian dana dari cakupan APBO/des 2023
untuk membangun kebun-kebun perbekalan
“Di awal 2023, selama tidak terbentur ketentuan undang-undang
maka setiap ohoi sudah harus menganggarkan untuk Ve'e Kes Yang. Kita harus siap
untuk kondisi krisis global, jangan sampai masyarakat kita kelaparan karena pangan
terbatas dan mahal,” imbau Thaher.
Ia menegaskan, kebijakan yang dibuat tidak sekadar omong kosong
belaka. Kebijakan itu, menurut Bupati, sesuai instruksi Presiden RI yang mana menghendaki
setiap daerah di Indonesia sedini mungkin mengantisipasi gejolak resesi 2023 melalui
kebijakannya masing-masing.
“Gejolak terbesar adalah inflasi, kenaikan harga barang. Kita
harus mampu bertahan dalam kondisi ini,” tandas Thaher.
.jpg)
