 |
| Rapat Paripurna Penandatangan KUA PPAS 2023 dan Penyampaian Nota Pengantar Keuangan R-APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 di ruang sidang utama Gedung DPRD Maluku Tenggara, Rabu (30/11/2022) siang WIT. |
Penulis | Editor: Gerry Ngamel
LANGGUR, MARRINnews.com - Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin telah menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023.
Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di ruang sidang utama Gedung DPRD Maluku Tenggara, Rabu (30/11/2022) siang WIT.
Paripurna itu sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Tenggara Minduchri Koedoeboen. Ia didampingi Wakil Ketua I DPRD Alberth Efruan dan Wakil Ketua II Bosko Rahawarin.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Ahmad Yani Rahawarin, Para Pimpinan OPD dan Anggota DPRD Maluku Tenggara.
Pada Raperda APBD 2023 yang disampaikan Wabup Petrus bahwa dari sisi pendapatan, secara keseluruhan total pendapatan daerah mengalami kenaikan dibanding proyeksi pendapatan dalam APBD Perubahan 2022 yaitu, dari sebesar Rp932.544.177.414 pada APBD-P 2022 menjadi Rp1.029.236.659.740 pada R-APBD 2023. Terjadi kenaikan sebesar Rp96.692.482.326.
"Kenaikan ini didorong oleh penerimaan dana transfer. Baik transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelas Petrus.
Lebih lanjut, dirincikan R-APBD 2023 Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dirancang sebesar Rp63.044.450.874. Nilai rancangan tersebut sedikit lebih kecil dari proyeksi PAD dalam APBD-P 2022 sebesar Rp68.361.158.477.
Adapun komponen PAD yang dirancang dalam R-APBD 2023 terdiri dari, pajak daerah sebesar Rp26.150.000.000, retribusi daerah Rp5.903.042.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp5.200.000.000 serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp25.791.408.874.
Kemudian, komponen Dana Transfer, total dianggarkan sebesar Rp966.192.208.866. Komponen tersebut mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp950.859.387.929 dan pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp15.332.820.937.
Untuk Alokasi Dana Transfer dari Pempus lebih jauh dirincikan meliputi Dana Transfer Umum sebesar Rp62.3.887.282.000. Dana transfer ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp8.437.826.000, Dana Alokasi Umum Rp472.015.431.000 dan Dana Desa sebesar Rp143.434.025.000.
Lalu, Dana Transfer Khusus sebesar Rp321.108.001.000, terdiri dari DAK Fisik Rp231.937.207.000; dan DAK Non Fisik sebesar Rp89.170.794.000.
Sementara itu, Wabup menyebut untuk sub komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang nihil.
"Karena pada sub komponen ini pada waktu lalu dianggarkan sebagai penerimaan Dana BOS dan Hibah. Namun dalam tahun 2023, dana BOS dimasukan dalam kategori Dana Transfer Khusus Nan Fisik sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.
Rancangan Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah
Wabup Petrus lanjut menyebutkan total rancangan anggaran belanja daerah Maluku Tenggara di tahun 2023 sebesar Rp994.734.659.740.
Anggaran belanja tersebut dirancang untuk mendanai belanja operasi sebesar Rp513.324.155.415 yang mencakup belanja kebutuhan pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, pembayaran bunga, dan bantuan sosial.
Kemudian, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp281.921.985.132. Anggaran ini untuk membiayai belanja pembentukan asset pemerintah daerah.
Adapun anggaran Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan antisipasi keadaan genting dan mendesak yang tidak dianggarkan sebelumnya, kali ini dianggarakan sebesar Rp5.000.000.000.
Lalu, Belanja Transfer yang terdiri dari transfer bagi hasil dan transfer dana desa dianggarkan sebesar Rp194.488.519.193.
SeIanjutnya, diungkapkan Wabup bahwa untuk anggaran pembiayaan daerah pada R-APBD 2023 dianggarkan pula penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan nilai penerimaan pembiayaan sebesar Rp35.000.000.000.
"Pembiayaan tersebut merupakan estimasi transfer sisa pinjaman, lanjutan dari transfer di tahun 2022," jelas Wabup Petrus.
Sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara merancang penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp1.000.000.000 dan pembayaran Pokok Pinjaman daerah sebesar Rp80.000.000.000.
"Dengan demikian, pembiayaan Netto dalam rancangan APBD 2023 ini dianggarkan sebesar "Minus" Rp34.502.000.000," terang Petrus.
Wabup menambahkan, pada R-APBD 2023 diperkirakan akan terjadi selisih lebih atau surplus anggaran sebesar Rp34.502.000.000.
"Surplus anggaran tersebut dipergunakan untuk menutup pembiayaan Netto yang dirancang Minus Rp34.502.000.000. Dengan demikian R-APBD Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023, dirancang berimbang atau nihil," pungkas Wabup Petrus.
