 |
| Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan, di Halaman Mako Polres Maluku Tenggara, Kamis (10/11/2022). Foto: Diskominfo Malra. |
Penulis | Editor: Gerry Ngamel
LANGGUR, MARRINnews.com - Bupati Maluku Tenggara berencana dalam waktu dekat bakal menyurati Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait percepatan pembangunan Mako Polres di wilayah hukum Kabupaten Maluku Tenggara.
Bupati menyebut, surat tersebut akan disertakan dengan sertifikat tanah sebagai landasan hukum. Tanah itu sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah dihibahkan kepada institusi kepolisian.
“Dengan cara ini, mungkin hati Kapolri terketuk untuk percepatan pembangunan. Karena adanya Polres ini adalah tuntutan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan saya pribadi,” kata Thaher kepada wartawan usai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Langgur, Kamis (10/11/2022).
Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini dipusatkan di halaman Mako sementara Polres Malra, jalan raya kabupaten. Lokasi upacara tersebut dipilih sendiri oleh Bupati Thaher Hanubun.
Bupati menyebut penempatan halaman Mapolres Malra sebagai venue upacara hari pahlawan, bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan, lanjut kata dia, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya Polres Malra.
Disisi lain, Bupati mengungkapkan bahwa sejauh ini Pemkab Maluku Tenggara belum bisa berbuat banyak untuk membantu kekurangan yang di hadapi Polres Maluku Tenggara.
Diketahui, Polres Maluku Tenggara di Langgur, Ibukota Kabupaten berjuluk Bumi Larvul Ngabal itu telah diresmikan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Leonard de Fretes, pada 25 Agustus 2022 lalu. Polres Maluku Tenggara saat ini belum memiliki gedung mako yang representatif (gedung sewaan).
Untuk itu, Bupati Thaher meminta kepedulian Kapolri untuk dapat menjawab harapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan Mako Polres Maluku Tenggara.
“Selaku kepala daerah, saya memohon kepada Kapolri melalui Kapolda Maluku agar lahan yang sudah dihibahkan oleh Pemkab Malra seluas 5 hektar kiranya dapat segera dibangun Mako Polres. Mengingat wilayah Malra termasuk wilayah perbatasan sehingga dari sisi keamanan dan ketertiban harus lah terjamin,” tutur Thaher.
“Sangat dipahami jika kondisi negara sedang mengalami pasang surut ekonomi serta keuangan negara belum stabil, namun pembangunan Mako Polres baru perlu mendapat perhatian serius,” kata Bupati menandaskan.
