.jpeg) |
| Kantor Walikota Tual, tampak depan. Foto: dokpri |
Penulis |
Editor: Redaksi/Gerry Ngamel
TUAL, MARRINnews.com – Pemerintah Kota Tual akan
menyalurkan bantuan senilai Rp750 juta untuk warga kurang mampu di beberapa
pulau terluar. Bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang
terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM.
“Kami menjadwalkan penyaluran bantuan di beberapa pulau yang jauh seperti di
Kecamatan Tayando Tam, Kur Selatan dan Pulau-Pulau Kur,” kata Wali Kota Tual
Adam Rahayaan di Tual, baru-baru ini.
Bantuan berupa beras yang akan dibagikan, menurut Adam akan
menggunakan sebagian Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10,62 miliar yang
baru diperoleh Pemkot Tual dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. DID itu diperoleh
Pemkot Tual dari Menkeu Sri Mulyani karena keberhasilan mengendalikan
inflasi secara tajam dari bulan Mei 2022 ke bulan Agustus 2022.
“Anggaran DID yang disisihkan untuk pengadaan bantuan ini sekitar Rp750 juta.
Bantuan ini diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tidak kebagian bantuan
dari Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Tual dan Maluku Tenggara (Malra)
pada 14-15 September 2022,” katanya.
Saat kunjungan Kepala Negara hanya membawa 750 bantuan dari total 5.000 paket
untuk warga kurang mampu di dua daerah itu yang terdampak kenaikan BBM,
sedangkan sisanya sebanyak 4.250 paket dikirimkan dengan kapal dan baru tiba di
Tual.
Bantuan Presiden untuk warga terdampak kenaikan BBM di Kota Tual sebanyak 1.250
paket.
“Kekurangannya kami siasati dengan pembagian beras, terutama untuk warga di
Pulau-Pulau yang jauh. Mereka tidak perlu ke kota, tetapi tim yang akan
langsung mendatangi pulau-pulau untuk membagikan kepada warga yang berhak,” katanya.
Adam berharap bantuan yang dibagikan itu berdampak meringankan beban masyarakat
di tengah situasi dan krisis ekonomi yang melanda bangsa dan negara saat ini.
Dia juga meminta para kepala desa untuk proaktif mengajukan nama warga penerima
bantuan secepatnya, terutama warga kurang mampu dan tidak termasuk dalam
penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BLT maupun BLT BBM.
“Kalau dari isi bantuan mungkin tidak terlalu bernilai, tetapi hendaknya
dilihat keseriusan pemerintah membantu meringankan beban hidup masyarakat,”
ujar Adam.
