 |
| Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyampaikan keterangan soal pengusulan formasi jabatan PPPK. Penyampaian dilakukan dalam konfrensi pers di ruang rapat kantor bupati, Rabu (17/8/2022). Sumber foto: Gerry |
Penulis | Editor:
Gerry Ngamel
LANGGUR, MARRINnews.com – Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara telah mengajukan usulan rekrutmen pengadaan calon aparatur sipil negara
(ASN), jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2022 di lingkungan
pemerintah daerah setempat. Adapun jumlah usulan rekrutmen adalah 1.062 orang atau
formasi jabatan.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher
Hanubun dalam konfrensi pers di ruang rapat kantor bupati, jalan Abraham Koedoeboen
Langgur, Rabu (17/8).
Bupati Thaher bilang, pengadaan formasi jabatan yang diusulkan
tersebut difokuskan pada PPPK guru, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya.
Pengusulan ini sendiri didasari kebijakan KemenPAN RB nomor:
B/1522/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain juga sebagai jawaban atas kebijakan penghapusan
tenaga honorer oleh pemerintah, pada 30 November 2023 mendatang.
“Melalui surat nomor 810/2203/SETDA tertanggal 12 Juli 2022,
saya telah mengusulkan ke KemenPAn RB kebutuhan ASN Maluku Tenggara sejumlah
1.062 formasi,” kata Thaher.
Adapun dirincikan Bupati, calon ASN/PPPK untuk jabatan guru adalah
312 formasi, tenaga kesehatan 146 formasi dan jabatan teknis 604 formasi.
Bupati menyebut, khusus untuk kebutuhan 312 formasi tenaga guru
yang telah diusulkan, telah mendapat persetujuan dari KemenPAN RB. Kepastian itu,
kata dia bahwa disampaikan dalam rapat koordinasi di Makassar (4/7/2022) yang diikuti
BKPSDM dan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara.
Berdasarkan ketetapan tersebut, Kepala BKPSDM Malra Muchsen Rahayaan
menjelaskan, usulan rekrutmen calon PPPK guru di Maluku Tenggara menyasar sisa formasi
2021 sebanyak 140 orang, usul formasi 2022 sejumlah 124 formasi dan usul penambahan
2022 sebanyak 48 formasi.
Selanjutnya sesuai PermenPAN 20 tahun 2022, Muchsen menyebut
untuk pengadaan formasi tersebut akan diprioritaskan kepada empat tenaga honorer
kategori (THK)-II, tujuh Guru Non ASN, tiga guru swasta yang memenuhi passing grade
pada seleksi PPPK 2021.
Kemudian, prioritas kedua diperuntukan bagi THK-II sejumlah empat
orang. Sementara prioritas ketiga adalah 100 Guru Non ASN di sekolah negeri yang
telah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun.
Menurut Muchsen, khusus bagi 118 pelamar prioritas satu hingga
tiga tidak lagi mengikuti tes CAT UNBK.
“Tetapi hanya melalui mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi
melalui dimensi kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik, kompetensi teknis,
kinerja, pemeriksaan latar belakang atau kepribadian, serta seleksi wawancara,”
ungkap Chen, sapaan akrab Kepala BKPSDM Malra.
Lebih lanjut, dikatakan Muchsen, masih tersedia 194 formasi jabatan
calon PPKK guru. Formasi tersebut akan diperuntukan bagi pelamar umum, dengan kategori
yakni guru honorer di sekolah negeri, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan
guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik (minimal 3 tahun).
“Alhamdulilah, semua guru honorer di sekolah negeri maupun swasta
dengan kategori sebagaimana disebutkan dapat terakomodir, tentunya dengan mengikuti
seleksi CAT UNBK,” terang dia.
Sementara itu, khusus untuk tenaga kesehatan, Muchsen mengungkapkan
bahwa sebanyak 590 honorer sudah terdata dalam Si-SDMK (Sistem informasi sumber
daya manusia kesehatan).
“Mudah-mudahan melalui kebijakan afirmasi pemerintah, mereka
seluruhnya akan diangkat menjadi PPPK. Sehingga
kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2022 dan nasib tenaga honorer bidang kesehatan
bisa terjawab,” pungkas Chen.
.jpg)
