 |
| Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun sedang memberikan sambutannya pada acara serah terima bantuan puskesmas keliling di Elat, Kecamatan Kei Besar, Sabtu (27/11/2021). Sumber foto: Gerry Ngamel |
Penulis/Editor: Gerry Ngamel ||
Langgur, MARRINNEWS.com - Bupati
Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyatakan permasalahan di wilayah Pulau
Kei Besar bersifat kompleks dan saling berkaitan. Penanganannya tidak bisa
dilakukan secara parsial. Pembangunan Kei Besar membutuhkan sikap serius dan penanganan
yang komprehensif.
Demikian dikatakan Bupati Thaher dalam acara serah
terima bantuan Pusling Perairan Puskesmas di pelataran Kantor Pelabuhan Elat,
Sabtu (27/11/2021).
Thaher menyebut pelayanan pendidikan dan kesehatan,
maupun ekonomi sangat berkaitan dengan permasalahan infrastruktur, jaringan
jalan-jembatan, air bersih, perumahan, listrik, jaringan teIekomunikasi dan
lain sebagainya.
Oleh karenanya, lanjut kata dia bahwa semua bidang
harus didorong dan diupayakan secara optimal melalui sumber-sumber pendanaan
yang variatif dan inovatif. Termasuk pula dukungan kerja sama berbagai elemen
masyarakat.
“Membangun dan
mengatasi permasalahan di wilayah Pulau Kei Besar tidaklah semudah membalikan
telapak tangan. Kalau kita bersatu padu ’it foing fu kud, it faung fo banglu
vatu’, Insya Allah, kita pasti bisa mengatasi permasalahan tersebut,” ujar
Thaher.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah progres
penanganan pembangunan dan pelayanan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam
beberapa waktu terakhir hingga tahun 2022 mendatang.
Penanganan Infrastruktur Jalan
Untuk mengupayakan penanganan infrastruktur jalan di
sebagian Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil, Pemerintah daerah Maluku Tenggara
telah melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI pada beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan, pinjaman untuk pembangunan
jalan sebesar Rp 100 milyar dari PT SMI sudah disetujui melalui penandatanganan
MoU untuk penanganan 4 ruas jalan,” imbuhnya.
Bupati mengungkapkan proses pembangunan dan
peningkatan empat ruas jalan dimaksud kini dalam tahapan pelelangan.
“Secepatnya setelah proses ini selesai, pekerjaan akan mulai dilakukan,” katanya.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Di bidang ekonomi, Pemerintah daerah juga terus
mendorong aspek pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus pembangunan daerah Tahun
2022.
Thaher mengklaim sektor-sektor ekonomi akan dikembangkan
dengan penguatan pada aspek pendampingan usaha.
Pelayanan Kesehatan
Sementara untuk pelayanan dasar bidang kesehatan, strategi
yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat.
Terkait hal itu, menurut Thaher bahwa Pemda Malra
berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pelayanan, tenaga medis, obat dan
perbekalan, peralatan kesehatan hingga sarana pendukung di Puskesmas.
“Bantuan Puskesmas Keliling Perairan, dan alat lVA TEST
yang diserahkan, Sabtu (27/11/2021) adalah bagian dari upaya mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, setiap aparatur harus menyadari dan
memahami tugas sebagai pelayan masyarakat. Harus siap sedia ketika masyarakat
membutuhkan pelayanan,” tutur dia.
Layanan Air Bersih
Bupati menekankan air bersih adalah salah satu
kebutuhan dasar dan merupakan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan.
Untuk layanan air bersih, sebut Thaher bahwa di tahun
2021 ini melalui Program Pamsimas, telah dilaksanakan penyambungan sebanyak 14
SR di 14 ohoi atau desa.
“Atas kinerja dan dedikasi tersebut, Kabupaten Maluku
Tenggara mendapat penghargaan Pamsimas Award 2021 dari Kementerian PUPR sebagai
satu dari 10 Kabupaten Terbaik pelaksana Program Pamsimas tahun 2021,” ungkap
orang nomor satu di Bumi Larvul Ngabal itu.
Sebagai tindak lanjut penghargaan tersebut, kata
Thaher, Kabupaten Maluku Tenggara akan mendapat tambahan alokasi 95 desa yang
diintervensi Program Pamsimas di tahun 2022 nanti.
Thaher menambahkan, dalam rangka meningkatkan akses
pelayanan air bersih kepada masyarakat, maka di tahun 2022 nanti telah
dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan total 1.401
Rumah Tangga (Sambungan Rumah), tersebar di 5 kecamatan, Pulau Kei Kecil dan
Kei Besar.
Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah
Adapun dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan
konektivitas wilayah pada tahun 2022 mendatang, Bupati Thaher mengaku Pemkab
Malra telah menganggarkan dana melalui DAK Fisik untuk rekonstruksi dan
rehabilitasi jalan, dengan total anggaran sebesar Rp 84.674.019.000.
Alokasi anggaran ini tersebar di Pulau Kei Besar dan
Pulau Kei Kecil dengan persentase alokasi, sebagai berikut;
Pertama, sebesar 72,89 persen
atau Rp 61.722.000.000 dialokasikan untuk Pulau Kei Besar. Kedua,
sebesar 27,11 persen atau sebesar Rp 22.952.019.000 untuk Pulau Kei Kecil.
Sementara terkait dengan peningkatan sarana prasarana
infrastruktur, lanjut ungkap Thaher bahwa dalam tahun 2022 dianggarkan pula
dari DAK untuk penyediaan rumah sebanyak 174 unit, pembangunan MCK 600 unit dan
rehabilitasi sarana prasarana Pendidikan.
“Selain paket-paket pemberdayaan perikanan dan
pertanian, total senilai masing-masing Rp 6,2 milyar untuk sektor perikanan dan
Rp 2,04 milyar untuk Pertanian,” sebut
Mantan Anggota DPRD Provinsi itu.
Tak sampai disitu, menurut Thaher bahwa di tahun 2022 juga
melalui DAK Transportasi Perairan, telah dianggarkan pembangunan Bus Air Ro-ro,
dengan total anggaran sebesar Rp 10
milyar.
“Bus Air dimaksud
diperuntukan sebagai angkutan transportasi antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar,” jelas Bupati.
Optimalisasi Peluang
Bupati Thaher menyatakan kondisi keuangan daerah saat
ini terdampak kemerosotan keuangan negara akibat pandemi COVID-19. Sumber-sumber
pendapatan daerah mengalami penurunan dari kondisi yang biasanya.
Hal ini secara langsung telah mempengaruhi kebijakan
belanja daerah, anggaran belanja turun lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.
Sedangkan disisi lainnya, kebutuhan dalam rangka percepatan pembangunan daerah
adalah hal yang tidak bisa ditunda.
Seiring itu, kata Thaher bahwa inovasi dan kreativitas
untuk menciptakan dan memperluas sumber pendanaan pembangunan harus dilakukan.
“Saya sudah memerintahkan kepada OPD untuk
memperjuangkan anggaran pusat harus masuk ke daerah,” ungkap dia.
Bupati mengklaim kondisi Pulau Kei Besar saat ini cukup
beruntung. Hal itu lantaran status Pulau Kei Besar sebagai wilayah perbatasan negara,
pulau-pulau kecil terluar dan kawasan strategis nasional tertentu serta lokasi major
project RPJMN, sehingga memberikan peluang yang besar terhadap inovasi pembiyaan
dan pendanaan pembangunan.
“Pelaksanaan kebijakan DAK Penugasan hanya bisa
dilakukan di Pulau Kei Besar. Jika diusulkan untuk Pulau Kei Kecil, maka Sistem
Krisna DAK akan menolak. Ini adalah peluang yang harus dioptimalkan,” kata
Thaher.
Bupati berujar, untuk mencapai peluang dimaksud maka masyarakat
hanya perlu untuk memberikan dukungan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
ketersediaan lahan.
“Masyarakat bersedia lahannya dipakai, memiliki
kelembagaan ohoi atau Bumo yang aktif dan produktif, serta yang paling penting
adalah ada persatuan di dalam ohoi dan ada kesepakatan bersama untuk memajukan ohoi,”
pungkas Thaher.
