Bupati Thaher Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Malra Teratasi Akhir Tahun 2021

Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun. Sumber foto: CL. 

Penulis/Editor: Gerry Ngamel ||

“Untuk memenuhi target pengentasan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2021 nanti maka Pemerintah Daerah Malra telah menyiapkan dana sebesar Rp 3,8 milliar” – M Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tenggara.

Langgur, MARRINNEWS.com – Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berkurang pada akhir tahun 2021 ini. 

Bupati Thaher mengungkapkan terdapat empat kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara yang masuk kategori “kemiskinan ekstrem”. Keempat kecamatan itu adalah Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat.

Ia menekankan, Pemerintah daerah akan berupaya maksimal mempercepat penyelesaian penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sebab, target waktu penyelesaian relatif singkat, yakni harus selesai pada Desember mendatang.

“Dalam waktu dekat, penanganan kemiskinan ekstrem di empat kecamatan prioritas ini harus dilakukan ekstra sehingga terselesaikan sebelum akhir Desember 2021,” ungkap Bupati Thaher kepada wartawan dalam kunjungannya ke Elat, Kecamatan Kei Besar baru-baru ini.

Target pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, lanjut kata dia, perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dengan menyesuaikan data.

Untuk itu, Bupati menegaskan tugas camat dan kepala ohoi atau desa di empat kecamatan adalah bekerja efektif dan efisien melakukan verifikasi dan validasi data KPM. Setelah verbal selesai, tindakan lanjutan adalah intervensi.

“Jangan salah target. Pastikan bahwa data-data yang dikumpulkan harus valid sehingga program tepat sasaran dan akhirnya masalah kemiskinan ekstrem dapat teratasi,” ujar dia.

Bupati memastikan untuk memenuhi target pengentasan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2021 nanti maka Pemerintah Daerah Malra telah menyiapkan dana sebesar Rp 3,8 milliar.

“Ada kurang lebih Rp 3,8 milliar yang kita siapkan untuk menjawab pemenuhan kondisi kemiskinan ekstrem tersebut, diluar program Dinas Sosial (KPM yang sudah memiliki kartu sosial),” sebut Hanubun.

Baca Juga