 |
| Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun sedang diwawncarai awak media di Ruang Rapat Kantor Bupati Malra, Jalan Abraham Koedoeboen Langgur, Selasa (23/11/2021). Sumber foto: Gerry |
Penulis/Editor: Gerry Ngamel ||
Langgur, MARRINNEWS.com - Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal penggunaan anggaran dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 100 milliar.
Bupati mengatakan angka Rp 100 milliar adalah jumlah yang cukup besar sehingga tata kelola dan prosedur pelaksanaannya harus baik dan tepat sasaran. Bahkan ouput dan outcome harus maksimal bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
“Saya mengajak seluruh rakyat Maluku Tenggara dimana saja berada untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana pinjaman ini dapat berlaku sesuai pemanfaatannya,” kata Thaher kepada Wartawan di Ruang Rapat Kantor Bupati, jalan Abraham Koedoeboen Langgur, Selasa (23/11/2021).
Bupati juga meminta rakyat menghindari polemik dan perdebatan atas pinjaman daerah Pemkab Malra kepada PT SMI.
Ia menyatakan realisasi pinjaman daerah dari SMI, semata-mata untuk dapat mempercepat pembangunan konektivitas infrastruktur jalan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.
Dengan terpenuhinya konektivitas tersebut, kata dia, akan memudahkan aksebilitas dan roda ekonomi masyarakat.
“Saya mohon dengan rendah hati, jangan lagi berdebat dan menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Mari berpikir positif. Tidak ada batasan untuk memberikan kritik dan saran, namun hendaklah pada tempatnya dan sesuai prosedur,” ujar Thaher.
“Kesatuan harus diteguhkan demi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih baik. Mari kita bersama-sama, bahu-membahu membangun daerah Maluku Tenggara sehingga dapat menjawab kesulitan yang dihadapi saat ini,” imbuhnya.
Bupati Thaher memastikan akan memperjuangkan pemenuhan konektivitas infrastruktur jalan di Bumi Larvul Ngabal. Termasuk jalan lingkar Kei Besar.
“Sebagaimana yang sudah saya mintakan kepada Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu lalu terkait percepatan pembangunan jalan lingkar Kei Besar maka saya akan maksimalkan lagi ke Kementerian PUPR untuk segera menindaklanjutinya sehingga di tahun 2023, jalan lingkar Kei Besar dapat terlaksana,“ ucap Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku itu.
Thaher menegaskan pemerintah daerah senantiasa berupaya melakukan pemerataan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar.
“Jangan ada tanggapan bahwa pinjaman daerah dari SMI hanya khusus untuk wilayah selatan dan utara barat, seng (tidak, red), kita (pemerintah daerah, red) akan berusaha semua agar akses jalan lainnya juga dapat terlaksana, hanya saja usaha tersebut dilakukan secara bertahap. Pastinya, semua itu akan selesai pada waktunya,” kata Thaher.
Akselerasi itu penting sebagai wujud kebulatan tekad, bahwa kita tidak bisa berlama lama terkurung dalam keterbatasan dan keterpurukan pembangunan.
Oleh karenanya, Bupati meminta dukungan dan doa semua pihak untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya percepatan akses infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar.
 |
| Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Maluku Tenggara, Herling Priartha (tengah) sedang memberi penjelasan kepada wartawan. Sumber foto: Gerry |
Alokasi Dana Pinjaman
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Maluku Tenggara, Herling Priartha merinci alokasi peruntukan dana pinjaman dari PT SMI senilai Rp 100 milliar.
Ia menyebut, untuk peningkatan jalan hotmix ruas Sp. Elat-Weduar (Segmen) Tamangil-Weduar Feer diintervensi sepanjang 5,4 km dengan nilai anggaran Rp 19,9 milliar.
Selanjutnya, peningkatan jalan Elat-Werka-Wetuar-Tamangil-Weduar Feer (Segmen Karkarit-Harangur) sepanjang 5 km, dengan anggaran senilai 15,9 milliar.
Sedangkan untuk jalan hotmix ruas Sp. Ngurdu-Bombay-Ad-Ohoiraut sepanjang 14,9 km, anggaran yang diperuntukan senilai Rp 46,9 milliar. Dan pembangunan jalan hotmix ruas jalan Ngiarwarat-Ohoidertawun Bawah-Ohoililir, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 14 milliar.
Herling mengatakan, secara teknis dana pinjaman SMI dimasukan pada dokumen penggunaan anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021
“Dari sisi perencanaan, instansi teknis yang terlibat dalam persiapan dokumen teknis adalah Dinas PU. Melibatkan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Barang dan Jasa,” ujarnya.
Harling menjelaskan, keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup karena pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan tersebut membutuhkan dokumen izin lingkungan (UKLUPL) untuk bisa membangun jalan baru. Sedangkan keterlibatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk melaksanakan proses tender SMI.
“Dari sisi perencanaan, kami ambil dari dana APBD, demikian pula dari sisi pengawasannya,” tandas Herling.
