Reporter: Ghege Ngamel | Editor: Ghege
Papua, Marrinnews.com - Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC mengundang Paus Fransiskus untuk hadir di
Keuskupan Agung Merauke, jika nanti pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia itu
berkunjung ke Indonesia.
Diketahui, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia
sempat tertunda dari jadwal semula karena Pandemi Covid-19.
Uskup Mandagi mengisyaratkan bahwa kehadiran
Paus Fransiskus di Merauke dimungkinkan jika wilayah Papua Selatan menjadi
Provinsi tersendiri.
Undangan untuk Paus Fransiskus itu ditegaskan
Uskup Mandagi ketika menerima kunjungan Pendiri Paguyuban Wartawan Katolik
Indonesia (PWKI), AM Putut Prabantoro yang juga Presidium Bidang Komunikasi Politik
ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia) di kediamannya, Merauke, Selasa
(01/06/2021).
Dalam pertemuan itu, Mgr Mandagi menyatakan dirinya
akan menerima “Pallium” dari Paus Fransiskus pada tanggal 22 Juni 2021.
Uskup Mandagi mengatakan undangan tersebut juga
sebagai bentuk kontribusinya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cepat,
damai, tanpa dendam dan dalam ikatan NKRI.
Pada November 2020, Mgr Mandagi diangkat
sebagai Uskup Agung Merauke oleh Paus Fransiskus. Meskipun sudah ditunjuk
sebagai Uskup Agung Merauke, Uskup Mandagi masih merangkap jabatan sebagai
Uskup Amboina, Wilayah Maluku.
Ketika terjadi konflik sosial di Maluku, Mgr Mandagi
merupakan salah satu tokoh sentral perdamaian di wilayah itu.
Menurut Uskup Mandagi, terbentuknya wilayah
Papua Selatan menjadi provinsi baru merupakan pemecahan strategis dan penyelesaian
atas masalah wilayah Papua, termasuk konfliknya.
Uskup Mandagi berpesan kepada dunia bahwa Papua
tidak seperti suara-suara para propagandais dan pendukung pemisahan diri Papua
dari NKRI.
“Kami di Wilayah Papua Selatan hidup dalam
damai, toleran dan kerukunan antar suku sungguh terlihat. Konflik bukan berada
di Wilayah Selatan. Dunia harus tahu Papua itu seperti apa dan saya ingin
menegaskan bahwa Papua adalah wilayah NKRI. Saya ingin Papua diselesaikan
secara damai, cepat dan tanpa dendam,” ujar Mandagi.
Sang Uskup melihat ada ketidakadilan dalam
distribusi dana otsus dan digunakan tidak secara bijak sehingga menghambat
pembangunan daerah-daerah di Papua.
Rentang kendali pemerintahan untuk Papua dengan
wilayah yang begitu luas, merupakan alasan lain, karena sangat tidak efektif untuk pembangunan daerah dan
pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, menurut Mandagi, sebagian para
pemimpin daerah di Papua kurang memberikan contoh yang baik dan bijak bagi
masyarakatnya.
Ironisnya, tambah dia, stigma buruk atas Papua
dari dunia luar sangat berdampak pada wilayah Papua Selatan yang damai dan
aman.
“Kami (Wilayah Papua Selatan) sangat kaya
dengan alamnya. Kami ingin mengelola dana dari pemerintah apapun namanya untuk
pembangunan sendiri bagi kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Ia mengklaim, keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan penggunaan dana-dana itu sangat dimungkinkan jika Papua Selatan
menjadi provinsi sendiri. Papua Selatan akan menjadi contoh bagi
wilayah-wilayah Papua lainnya terkait dengan percepatan pembangunan dan
bermanfaat bagi semua rakyat.
“Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa
masyarakat wilayah Papua Selatan sangat bertanggung jawab atas hidupnya. Oleh
karena itu, wilayah Papua Selatan akan memfokuskan diri pada pendidikan sebagai
salah satu program prioritas,” tegas Mandagi.
Uskup menjelaskan, Keuskupan Agung Merauke
merupakan metropolit Provinsi Gerejani dalam kesatuan dan fungsinya sebagai
pemersatu dengan keuskupan-keuskupan yang berdekatan letaknya.
Untuk Wilayah Papua, Keuskupan Agung Merauke meliputi
wilayah Keuskupan Agats, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari-Sorong dan
keuskupan Timika.
Sementara Pallium adalah sehelai selempang
berbentuk lingkaran yang diberikan dan penggunaan dikhusukan bagi Sri Paus dan
para uskup agung metropolitan (yang mengepalai satu provinsi gerejani).
Sebagai informasi, dalam pertemuan bersama Uskup
Mandagi, Putut Prabantoro menginformasikan telah mengadakan Peringatan Hari
Lahir Pancasila dengan menyerahkan buku Masyarakat Pancasila kepada para tokoh
masyarakat setempat di Titik Nol Kilometer Indonesia, Sota, Merauke pada Senin
(21/05/2021).
Putut Prabantoro adalah lulusan Lemhannas PPSA
XXI dan sekaligus editor buku Masyarakat Pancasila yang ditulis Letjen TNI
(Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, mantan Gubernur Lemhannas dan sekaligus
sesepuh TNI.