 |
| Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Ir. Petrus Beruatwarin. Sumber foto: Infopublik |
Penulis: Ghege Ngamel | Editor: Ghege
Langgur, Marrinnews.com – Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun bertekad merealisasikan program
pembangunan bertajuk nawacita di masa kemimpinannya bersama Wakil Bupati Petrus
Beruatwarin.
Nawacita merupakan program Pemerintah Pusat, era Presiden Jokowi.
Dimana salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran ‘desa atau daerah
terpencil'.
Bupati Thaher Hanubun mengatakan, desa atau ohoi adalah suatu kawasan
yang sering dipresepsikan sebagai tempat nyaman dan indah, meski kadang menyimpan
potret buram kemiskinan.
Meski demikian, citra buruk itu secara bertahap dihapus Pemerintah
dengan menyalurkan dana desa ke seluruh penjuru wilayah NKRI. Hal tersebut dilakukan
guna menunjang pembangunan desa.
Tekad untuk memperkuat pembangunan desa, lanjut kata Thaher, telah
ditindaklanjuti dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018-2023.
Rencana pembangunan tersebut menempatkan ohoi sebagai subyek pembangunan
dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Lin tut yar mav (ketenangan itu datang dari desa ke kota. Untuk itu
pembangunan harus dimulai dari desa,” ujar Hanubun saat menghadiri acara penilaian
lomba desa pelaksana terbaik 10 program PKK di Ohoi Somlain, Kecamatan Kei Kecil
Barat, Senin (7/6/2021).
Bupati Thaher menekankan bahwa ohoi memiliki kewenangan untuk mengatur
sendiri pembangunan di wilayahnya. Hal itu guna memudahkan ohoi mewujudkan kesejahteraan
bagi warganya.
“Kebijakan tidak lagi bersifat top down. Bupati tidak duduk merencanakan
sesuatu lalu diturunkan ke ohoi-ohoi ‘ingat ini untuk bangun pagar', seng lai (tidak
lagi, red). Yang ada adalah perencanaan pembangunan ohoi dilakukan melalui musyawarah
ohoi bersama camat dan pendamping,” tegas Thaher.
Hanubun mencontohkan pembangunan sarana peribadatan dan infrastruktur
bukanlah tanggung jawab desa itu sendiri.
“Gereja dan Masjid itu urusan lain, nanti kita berembuk lalu membangunannya.
Namun yang terpenting adalah membangun ekonomi masyarakat itu sendiri,” kata dia.
Bupati menyatakan, ia tak pernah memerintahkan siapapun dari pihak
Pemerintah daerah untuk mengatur sistem kebijakan pembangunan desa.
“Jangan lagi ada dari Pemda, datang dan memerintahkan harus lakukan
ini dan itu, seng ada yang harus. Yang harus adalah ohoi itu sendiri menentukan
sikapnya. Saya tidak suruh apa-apa, yang beta suruh adalah Kepala ohoi dan camat
tetap tinggal di tempat untuk bersama-sama bermusyawarah guna melakukan yang terbaik
untuk ohoi sesuai perundang-undangan sebagaimana berlaku,” ujar Bupati Thaher.
Progres Nawacita
Progres pengembangan pembangunan desa melalui program Pemerintah
Daerah selama kurun waktu dua tahun terakhir, dibawah kepemimpinan MTH-PB secara
bertahap mulai menunjukan hasil.
Hal itu nampak dari sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan,
sarana kesehatan, listrik, sarana peribadatan hingga sarana air bersih di beberapa desa, baik di wilayah
Kei Kecil maupun Kei Besar telah dan sementara dilaksanakan.
“Saya ingin agar masyarakat menikmati infrastruktur yang layak. Jabatan
ini akan saya pertaruhkan, meski harus tunduk dihadapan penjabat Eselon III dan
IV yang ada di Jakarta. Jabatan ini tidak
ada apa-apa, tetapi kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa demi masyarakat maka itu
adalah suatu kegagalan,” kata Hanubun.
Bupati menyebut, salah satu program pengembangan sarana air bersih
yang saat ini sementara dikerjakan yakni penyulingan air laut menjadi air tawar di wilayah Kei Besar Selatan Barat.
Sedangkan untuk pelistrikan di wilayah Pulau Warbal, Ur dan Tanimbar
Key, Bupati mengatakan Pemerintah daerah akan segera menindaklanjutinya.
“Akan segera diupayakan. Saya tidak mau janji, tunggu saja waktu dimana
hal itu akan terealisasi,” imbuhnya.
Thaher menandaskan, pada tahun 2022 nanti hampir sebagian besar dana
APBD Maluku Tenggara akan dialokasikan untuk menggenjot pemberdayaan ekonomi masyarakat.
