Marrin News

Pemkab Malra Kembali Raih WTP, MTH: Enam Kali Beruntun Bukan Hal Mudah

Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun (tengah) bersama Sekertaris Daerah Ahmad Yani Rahawarin (kiri) dan Ketua DPRD Minduchri Koedoeboen (kanan) mengikuti acara serah terima laporan hasil keuangan dari BPK RI. Acara berlangsung secara Virtual, Senin (31/5/2021). Sumber foto: Ghege

Penulis: Ghege Ngamel | Editor: Ghege

Langgur, Marrinnews.com – Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengatakan, raihan enam kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa dianggap sederhana.

Menurut Bupati, raihan enam kali beruntun tersebut merupakan capaian konsistensi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menata dan memperbaiki  pengelolaan keuangan daerah.

“Enam kali berturut-turut (mendapat WTP) itu bukan sesuatu yang mudah. Pemerintahan sebelumnya mendapatkan 3 kali dan Pemerintahan saat ini 3 kali juga, jadi sudah enam kali,” ucap Thaher Hanubun di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (31/5/2021).

Thaher menginginkan raihan WTP beruntun ini masih bisa terus dipertahankan hingga masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Petrus Beruatwarin berakhir. 

“Masih ada dua tahun periode kepemimpinan saya dan Pa Wabup, mudah-mudahan masih bisa terus dipertahankan. Tapi, itu terserah, kembali kepada bapak/ibu sekalian,” ujar MTH.

Meski mendapat opini WTP enam kali berturut-turut, Thaher tak jumawa dengan menyebut opini WTP adalah sesuatu hal biasa dan merupakan sebuah kewajaran.

Menurut dia, LKPD tahun 2020 telah disusun sesuai standar akutansi pemerintah (SAP). Selain itu, asersi atau semua pernyataan dalam LKPD telah ditelusuri dan diakui kewajarannya.

Thaher meyakini capaian WTP tersebut sebagai suatu anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Ia juga tak memungkiri bahwa raihan yang didapatkan adalah hasil kerja keras semua pihak.

Lantas pada kesempatan itu pula, Bupati  mengajak seluruh staf dan pejabat memanjatkan doa syukur sekitar 15 detik.

Lebih lanjut, Bupati mengakui bahwa dibalik raihan WTP atas hasil laporan keuangan daerah tahun 2020, masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam saji administrasi. Walau begitu tidak bersifat material yang bisa berdampak pada kerugian negara.

“Dari catatan temuan BPK, secara garis besar hanya ada dua hal saja yang dikoreksi. Sedangkan daerah lainnya, ada sampai empat bahkan lebih temuan. Kekurangan itu pasti ada tapi bagaimana kita harus terus menerus mempelajari kekurangan yang ada dan senantiasa memperbaikinya,” kata Thaher.

Thaher menyampaikan apresiasi bagi semua pihak, dalam hal ini tim pengelola keuangan, Pejabat dan staf lingkup Pemkab Malra, termasuk DPRD.

“Terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu memberikan data atau dokumen sehingga proses pemeriksaan BPK dapat berjalan aman, lancar dan baik,” ucap Thaher.

Sama halnya dengan Bupati Thaher, Sekertaris Daerah Ahmad Yani Rahawarin menganggap bahwa temuan BPK atas LKPD Malra tahun 2020 adalah yang terbaik, bila dibandingkan dengan tiga daerah lain yang juga mendapatkan WTP.

Temuan BPK itu, sebut Rahawarin, hanya ada dua hal terkait administrasi. “Dalam hal ini soal penataan aset dan pengelolaan pendapatan. Insya Allah, kedepannya akan kita perbaiki lagi sehingga hasil pemeriksaan BPK, sekaligus opini WTP itu bisa didapatkan dengan hasil terbaik lagi,” imbuhnya.

Sekda mengungkapkan, dalam waktu 60 hari kedepan pihaknya akan melakukan pemutahiran atas temuan-temuan sebagaimana rekomendasi BPK.

“Kita akan segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, terutama dalam kaitan soal administrasi,” kata dia.

Rahawarin menegaskan, temuan BPK atas LKPD Pemkab Malra tidak berdampak pada kerugian material. “Tidak ada kerugian negara dalam temuan-temuan tersebut. Itu artinya bahwa pengelolaan keuangan daerah kita sudah menjadi baik,” jelas Sekda.

Rahawarin menambahkan, Pemda akan memperbaiki segala kekurangan sebagaimana mestinya sehingga kedepan laporan keuangan daerah akan lebih berkualitas.

“Kita ada punya kiat-kiat secara teknis, baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan telah kita lakukan secara baik dengan inovasi-inovasi dari setiap SKPD. Termasuk di dalamnya kita pro aktif terhadap seluruh data yang dimintakan BPK selama tahapan pemeriksaan,” beber Rahawarin.


Baca Juga

Berita Populer

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar