 |
| Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun. Sumber foto: Bag. Prokompim Malra. |
Penulis: Ghege Ngamel | Editor: Ghege
Langgur, Marrinnews.com – Bupati Maluku
Tenggara Muhamad Thaher Hanubun menyoroti angka kemiskinan di wilayah Kecamatan
Kei Kecil Barat (KKB). Ia menyebut, angka kemiskinan di Kecamatan itu cukup tinggi.
“Tercatat bahwa Kecamatan yang masuk kategori angka kemiskinan tertinggi
yakni Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Selain itu
posisi Kecamatan Kei Kecil Barat masih tetap berada pada angka kemiskinan yang cukup
tinggi,” kata Thaher Hanubun saat menghadiri acara penilaian lomba desa pelaksana
terbaik 10 program PKK tingkat Kabupaten Maluku Tenggara di Ohoi Somlain, Senin
(7/6/2021).
Menurut Thaher, angka kemiskinan di Kecamatan Kei Kecil Barat dapat
diatasi. Hanya saja, Kepala Ohoi ataupun Penjabat Kepala Ohoi di wilayah itu harus
fokus melakukan inovasi pemberdayaan serta memverifikasi kriteria-kriteria penentu
angka kemiskinan.
“Kepala Ohoi harus fokus. Di setiap ohoi, Kepala ohoi bisa dengan mudah
mengumpulkan data dan penyebab kemiskinan di ohoi masing-masing,” ujar dia.
Bupati menginginkan agar setiap Kepala ohoi tidak hanya berdiam diri
melihat situasi kemiskinan yang ada di ohoinya.
“Jangan diam. Kalau diam, susah. Jadi, jangan hanya turun ke kota lalu
sekedar jalan-jalan dan lihat barang-barang yang indah, tapi tidak melaporkan permasalahan
dan apa yang dibutuhkan masyarakat di ohoi,” tegas Hanubun.
Ia menambahkan, transparansi terhadap permasalahan kemiskinan perlu
ada. Dengan begitu, Pemerintah daerah bersama Pemerintah ohoi bisa mengatasinya.
“Misalnya di Ohoi Somlain masih ada rumah tidak layak huni, fasilitas
MCK dan sanitasi atau desa mana saja yang belum teraliri air bersih, harus segera
dilaporkan agar mendapat perhatian,” imbuhnya.
Thaher turut menyoroti ketidapastian pelaksanaan program sarana air
bersih di wilayah tersebut. Lantas, ia menginginkan agar pengerjaan program sarana
air bersih oleh para Kontraktor harus dapat terselesaikan dengan baik.
“Misalkan ada kontraktor bawa masuk air disini, maka itu harus tuntas. Kalau tidak tuntas, laporkan.
Kepala Ohoi jangan diam, apalagi bersekongkol dengan kontraktor bersangkutan,” kata
Thaher.
Seperti halnya permasalahan air bersih di Ohoi Ohoira. Bupati mengatakan,
permasalahan air bersih di Ohoira sebagaimana terjadi beberapa waktu lalu telah
diselesaikan dengan membayar kurang lebih Rp. 30 juta. Namun hingga saat ini air
belum juga mengalir ke pemukiman warga.
“Saya sudah selesaikan. Tapi saat ditanya kembali tadi, air sudah jalan
apa belum, ternyata belum juga. Tetapi juga tidak ada laporan ke saya. Padahal saya
menginginkan agar masyarakat bisa menikmati air bersih itu,” sesal dia.
Disisi lain terkait laporan pemanfaatan dana desa, Bupati mengakui
telah menemukan adanya laporan fiktif penggunaan dana desa yang dibuat oleh beberapa oknum pegawai Inspektorat Malra.
“Bukan Kepala ohoi yang buat laporan itu, namun ada pegawai-pegawai
Inspektorat nakal yang membuat laporan penggunaan dana desa. Padahal penggunaan
dana desa di kampung itu tidak beres tapi karena orang Inspektorat yang buat laporannya
jadi semuanya beres, beras saja,” ungkap Hanubun.
Thaher memastikan akan mencari dan mengusut oknum-oknum pegawai dimaksud.
