Penulis: Ghege Ngamel | Editor: Ghege
Langgur, Marrinnews.com – Progres pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp124 Milyar, akhirnya
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Persetujuan
Mendagri tersebut tertuang dalam surat tertanggal 16 April 2021 dengan Nomor:
97/2486/SG.
“Sudah
ada surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 April 2021 yang ditujukan kepada
Bupati Malra, isinya menyetujui pinjaman daerah senilai Rp124 Milyar pada PT. SMI,”
ungkap Bupati Muhammad Thaher Hanubun di Elat, Rabu (28/4/2021).
Berdasar
pada surat yang telah diterima itu, Bupati Thaher telah menugaskan Seketaris Daerah
A. Yani Rahawarin dan OPD terkait untuk menindaklanjutinya.
“Saya
sudah tugaskan Pak Sekda dan beberapa Kepala OPD untuk segera mengurusi
pinjaman tersebut," kata dia.
Thaher
menjelaskan progres dari pinjaman dana pada PT. SMI guna percepatan pembangunan
khususnya di wilayah Kei Besar, dilakukan Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD
Maluku Tenggara sejak tahun 2020.
“Saya
telah melakukan berbagai upaya, baik dengan DPRD maupun hingga menyusuri setiap
pintu dan ruangan di Kementerian ataupun bagian Dirjen bersama dengan Staf dan sejumlah
OPD Malra. Hari ini, kita patut bersyukur atas segala perjuangan itu,” ujar sang
mantan legislator Maluku.
Hanubun
memaparkan peruntukan pinjaman Rp124 Milyar tersebut, yakni sebesar Rp100
miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar dan sebagian di
wilayah Kei Kecil. Sedangkan sisanya sebesar Rp24 miliar untuk membangun
pasar modern yang representatif di Elat, ibu kota Kecamatan Kei Besar.
“Semua
yang kita lakukan merupakan upaya dan usaha Pemda untuk membangun daerah ini, lebih
khusus untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya ketersediaan
infrastruktur," tutur orang nomor satu bumi Larwul Ngabal.
Thaher
mengklaim permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat akan tetap ada sekalipun
nanti infrastruktur jalan, sarana air bersih, listrik, fasilitas kesehatan,
maupun transportasi telah cukup memadai.
Untuk
itu, ia meminta dukungan dan partisipasi baik dari seluruh elemen masyarakat dalam
menata pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kesejahteraan masyarakat.
Bupati
akui bahwa pemerintah daerah seringkali dihujani hujatan dan kritikan pedas. Kendati
demikian, Thaher menganggap hal itu adalah bagian dari proses pembangunan yang kesemuanya
juga untuk kebaikan seluruh masyarakat.
"Kita hadir untuk melayani. Jika ada
persoalan, sebaiknya dibicarakan dengan baik. Tidak perlu membuat hal-hal aneh
yang pada akhirnya mencegah pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, lebih
khusus di Kei Besar," kata Hanubun.