 |
| Kepala BPPD Maluku Tenggara, Daniel Kusapy saat diwawancarai Awak Media usai pemasangan atap pada gedung Gereja Baru Ohoidertawun, Kamis (15/4/2021). Foto: Ghege |
Penulis: Ghege Ngamel | Editor: Ghege
Langgur, Marrinnews.com - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Daniel Kusapy menyebut terdapat tiga program pengelolaan perbatasan pada empat kecamatan di Pulau Kei Besar yang termasuk dalam wilayah lokasi prioritas (Lokpri).
Tiga program itu adalah keamanan dan pengamanan, pemberdayaan potensi Lokpri serta pengembangan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan. Keempat kecamatan dimaksud, yakni Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan dan Kei Besar Selatan Barat. Sementara
Demikian disampaikan Daniel Kusapy kepada wartawan saat ditemui usai acara pemasangan atap Gereja Baru di Ohoidertawun, Kamis (15/4/2021).
Daniel menjelaskan, dalam upaya pengembangan wilayah Lokpri dari sisi keamanan teritorial, BPPD Malra bekerja sama dengan TNI-Polri untuk menjaga Zona Ekonomi Ekslusif NKRI (12 mil). Sedangkan untuk pengamanan kerja sama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Pelabuhan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Terkait mitra pengamanan, kata dia, diperlukan untuk mencegah terjadinya aksi penyelundupan, baik barang, manusia maupun narkotika.
Untuk program pemberdayaan, BPPD akan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan potensi sumber daya yang ada pada empat kecamatan Lokpri.
Dalam program ini BPPD Malra bekerja sama dengan dinas pemberdayaan terkait seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan lain-lain untuk mengembangkan potensi daerah.
Kusapy mengklaim, dengan telah ditetapkannya empat kecamatan di Pulau Kei Besar sebagai wilayah Lokpri maka pengembangan pemberdayaan ekonomi akan semakin terjangkau.
“Potensi-potensi yang ada di wilayah Lokpri sudah didata untuk kita minta kepada pemerintah pusat, sehingga ada perhatian untuk pengembangannya. Baik itu lewat APBN murni ataupun lewat pihak ketiga atau investor,” ungkap Daniel.
Sementara untuk program pengembangan infrastruktur di perbatasan, Daniel mengatakan bahwa wilayah perbatasan adalah serambi atau teras depan NKRI, maka harus dibuat seindah mungkin supaya menunjukkan eksistensi kedaulatan NKRI di mata negara lain.
“Jangan sampai penduduk kita lebih condong mencintai negara luar daripada NKRI. Mungkin eksistensi wilayah perbatasan laut kita belum terlalu dirasakan, tetapi perbatasan darat seperti di Sumatera, Kalimantan atau Papua bisa saja kelak kecintaan warganya akan luntur terhadap NKRI seiring jika infrastruktur di luar negeri lebih baik ketimbang dalam negeri,” kata Daniel.
Dengan demikian, lanjut dia, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan di empat kecamatan Lokpri, seperti membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bahkan armada pun perlu ditingkatkan.
Sebagaimana diketahui dalam kriteria pengembangan wilayah Lokpri, terdapat kategori 3T (Terluar, tertinggal dan terdepan).
"Maluku Tenggara tidak tercantum dalam kategori tertinggal lagi. Kalau terluar dan terdepan, iya karena memiliki pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Sedangkan terdepan karena perbatasan laut kita berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Australia bagian utara yangjaraknya kurang lebih 470 mil laut," sebut Daniel.
Lebih lanjut terkait tiga program dimaksud, kata Daniel, pihaknya telah mengupayakan ke Kementerian-Kementerian terkait melalui BNPP RI.
Alhasil, pada tahun 2021 ini ada sejumlah program bantuan dari Pemerintah Pusat yang telah dikucurkan ke Kabupaten Maluku Tenggara dengan nilai anggaran kurang lebih sebesar Rp. 106 milyar.
Besaran anggaran tersebut diperuntukan untuk pengembangan infrastruktur hingga pemberdayaan di empat kecamatan wilayah Lokpri, seperti sekolah dan sarana-sarana kesehatan. Realisasi dari program bantuan itu sendiri saat ini ada yang sudah dikerjakan.
“Ada sebagian program sudah berjalan, namun ada sebagian juga masih dalam proses lelang,” ungkap Daniel.
Kusapy menandaskan, sebagaimana harapan bersama Pemerintah dan masyarakat di negeri Larvul Ngabal supaya ada peningkatan. Kendati demikian, harapan itu belum dapat terpenuhi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengurangan nilai bantuan dari Pempus.
Tinjau Wilayah Lokpri
Kusapy mengatakan, hari ini (Kamis, 15/4/2021) BPPD Malra meninjau lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan di Pulau Kei Besar. Peninjauan itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembangunan di empat kecamatan Lokpri.
Menurut dia, pihaknya senantiasa melakukan peninjauan dan melaporkan perkembangan di wilayah Lokpri. Hal itu dilakukan pihaknya oleh karena program untuk kawasan Lokpri direbut 54 kabupaten/kota atau 222 kecamatan.
“Kita tinjau supaya ada laporan ke pusat. Apakah ada kendala, masalah atau tidak ada masalah kita harus laporkan agar cari solusi, supaya juga jangan menghambat pembangunan,” jelas Daniel.
