Marrin News

Tujuh OPD di Malra Gelar Forum LPD Dalam Sehari, Bupati MTH: "Jangan" Seperti Air Laut

Potret Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun saat memberi arahan sekaligus membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dari tujuh OPD pada lingkup Pemkab Malra, Rabu (3/3/2021). Kegiatan berlangsung di lima tempat berbeda. FOTO: Istimewa

Penulis: Ghege Ngamel | Editor: Ghege

Langgur, Marrinnews.com - Sebanyak tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melangsungkan forum lintas Perangkat daerah, hanya dalam waktu satu hari saja. 

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (3/3/2021) itu dilakukan terpisah di lima lokasi berbeda. Dinas Kesehatan yang berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana memusatkan kegiatan di Ballroom Hotel Suita Ohoijang. 

Untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berpusat di Ballroom Hotel Kimson Ohoijang. 

Sementara forum Dinas Pariwisata digelar di Ballroom Hotel Syafira. Dinas Perikanan bertempat di Serbaguna Gereja Anugerah. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipusatkan di Aula RRI Tual. 

Empat Forum pembahasan program rencana kerja Perangkat daerah tahun 2022, seperti bidang kesehatan (Dinkes dan Dinas PKKB), Dinas Perindagnaker dan Diskop UKM, Dinas Pariwisata dan Dinas Ketapang dan Pertanian secara resmi dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun. Sementara untuk forum PD Dinas Perikanan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Fillips L. Rahantoknam. 

Menariknya, saat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk membuka sejumlah kegiatan Forum LPD dimaksud, orang nomor satu di negeri berjuluk Larvul Ngabal ini berpacu dengan mengendarai sepeda motor. 

Bupati Thaher Hanubun menyatakan, forum Perangkat Daerah didasarkan pada amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Hanubun menjelaskan, forum perangkat daerah merupakan forum antar pemangku kepentingan, yang cukup strategis dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 

Forum ini, kata dia, juga berfungsi sebagai harmonisasi usulan kecamatan, yang diintegrasikan ruang dengan kebijakan pembangunan sektoral.

"Di dalam forum ini, usulan yang sudah disepakati harus dibahas, diboboti dan diberikan rekomendasi terkait indikasi sumber pendanaan. Hasil dari forum ini, hendaknya juga dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Teknis dalam pembahasan di tingkat provinsi dan pusat," ujar Bupati. 

Thaher meminta secara khusus untuk usulan yang nantinya dibahas dalam Forum Rakortek, Musrenbang Nasional dan usulan DAK Fisik, agar benar-benar mempertimbangkan ketersediaan lahan dan data dukung.

Bupati menginginkan, kebutuhan prioritas dasar usulan masyarakat, yang merupakan kebutuhan riil harus menjadi perhatian. Meski begitu, ia mengingatkan agar pihak Dinas Teknis selalu memperhatikan ketentuan terkait kewenangan dan sumber-sumber pendanaan.

"Jangan" Seperti Air Laut

Bupati menyatakan, Forum perangkat daerah ini juga merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap tahun.

Meski demikian, kata dia, kegiatan ini jangan dianggap sebagai pemenuhan Undang-Undang semata. Melainkan dilakukan sebagai dasar perencanaan yang benar-benar berorientasi pembangunan demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat. 

"Jangan hanya serimonial saja lalu setelah itu seperti air laut. Kita habis bicara, kapal lewat, lautnya sambung kembali dan tidak ada bekas," tutur Bupati. 

Hanubun mengklaim, perencanaan suatu program akan lebih efektif dan tepat sasaran apabila semua pihak terlibat dalam Forum tersebut. 

"Seharusnya usai dari setiap Forum itu, baik Pejabat Eselon II, III, IV maupun Staf tetap aktif untuk menyusun kembali program yang sudah diambil dari usulan tiap Kecamatan,"

Ia menyebut, terdapat 11 Kecamatan di daerah ini dengan usulan program yang berbeda-beda sesuai kebutuhan prioritas masyarakat di setiap desa pada wilayah kecamatan. 

Lantas, Thaher mencontohkan, apabila dari 11 Kecamatan itu masing-masing mengusulkan 11 program prioritas. Maka setidaknya dari 11 program prioritas itu mana yang paling diutamakan. 

"Mengingat kondisi keuangan daerah kita saat ini tidak mampu untuk melayani semua. Jadi harus ada sinergitas antar Kepala ohoi, Camat, dan Dinas Teknis terkait. Hal ini agar apa yang kita lakukan ini benar-benar berjalan baik," ungkap MTH

"Seiring proses itu dengan harapan bahwa kehidupan sosial masyarakat Malra di tahun 2022 mendatang bisa lebih baik lagi dari tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Ini harapan terbesar dari Pemerintah Daerah, terutama saya dan Pa Wakil Bupati sesuai visi-misinkami dalam rangka menuju Maluku Tenggara yang sejahtera," tutur Bupati Hanubun. 

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar