Logo Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Tampak kanan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, Hendrikus Watratan. Foto: Istimewa |
Terdapat pula pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di 11 wilayah Kecamatan. Kedua program inovasi tersebut telah diusulkan untuk nantinya dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Maluku Tenggara, Hendrikus Watratan dalam Forum Lintas OPD yang di gelar baru-baru ini di Ballrom Kimson Center.
Watratan menyatakan, Puskesos merupakan miniatur layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) dari Dinas Sosial yang berada di tingkat desa. Layanan terintegrasi ini diselenggarakan dengan tujuan memudahkan masyarakat menerima layanan sosial.
"Puskesos ini ibarat dinas sosial ohoi. Jadi masyarakat di desa atau kelurahan yang memiliki masalah, silakan datang ke Puskesos. Layanan terkait perlindungan sosial bisa cepat ditanggapi dan diberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, keberadaan Puskesos sangat penting bagi warga miskin dan rentan," ungkap Hen, sapaan akrab Kadinsos Malra saat ini.
Dalam penerapan sistem layanan Puskesos, sebut dia, petugas memberikan informasi dan melakukan verifikasi terhadap keluhan warga serta data penerima bansos, PKH, bansos non tunai hingga penyandang cacat dan lansia, termasuk korban bencana.
"Puskesos inilah yang nantinya mengumpulkan data terkait hal-hal dimaksud dan melaporkannya ke Dinsos setempat. Setelah itu barulah kami dari Dinsos akan turun berdasarkan rekomendasi dari Puskesos itu," jelas Hen.
Dukungan Kemensos
Watratan menyatakan, program pengembangan Puskesos di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara telah mendapat dukungan dari Kementerian Sosial RI.
"Terkait program Puskesos itu sendiri, kami telah menyurati langsung ke Kementerian Sosial. Menteri Sosial telah membalas surat yang kami kirim itu dan anggarannya telah dianggarkan Kemensos untuk dikerjakan di tahun 2021 ini juga," kata Hen.
Kadinsos Malra mengaku, sebenarnya program Puskesos ini diusulkan untuk nantinya dikerjakan di tahun 2022. Kendati begitu, menurut dia bahwa program tersebut telah mendapat dukungan anggaran dari Kemensos dan akan dilaksanakan dalam tahun 2021 ini juga.
"Sudah dianggarkan oleh Kemensos, sehingga mau tak mau Pemerintah daerah harus turut memfasilitasi agar program tersebut dapat terlaksana di tahun ini," ujar Hen.
Watratan menegaskan, program Puskesos perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah serta masyarakat ohoi setempat.
Dengan begitu terhadap peningkatan, penguatan dan perluasan serta jangkauan layanan sosial kepada masyarakat lapis terbawah di pedesaan dan kelurahan dapat berjalan optimal.
"Permasalahan sosial di ohoi juga dapat teratasi," imbuh dia.
Angka Kemiskinan Turun
Hendrikus Watratan mengklaim, angka kemisikinan di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami penurunan pada tahun 2021.
Ia memaparkan, sesuai data terpadu kesejahteraan sosial, pada tahun 2020 jumlah kemiskinan di Malra sebanyak 13.848 rumah tangga terdiri dari 69. 618 jiwa.
Selanjutnya melalui pendataan pada tahun 2021, dengan dilaksanakannya program penanggulangan kemiskinan, maka jumlah kemiskinan mulai menurun menjadi 13.671 rumah tangga dengan jumlah jiwa sebanyak 66.332 jiwa atau turun sebesar 1,28%.
"Dinas Sosial memiliki tiga program strategis yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku Tenggara, yakni program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, serta program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin," kata Hen.