 |
| Potret Suasana Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku, Rabu (24/3/2021) di Ambon. Tampak di sebelah kanan bawah, Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun sedang menyerahkan data infrastruktur di Malra kepada Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta. Foto: Istimewa. |
Langgur, Marrinnews.com - Deputi I Kantor Staf Presiden(KSP) Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta memberikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun.
Apresiasi tersebut mencuat saat Bupati Thaher Hanubun mempresentasikan permasalahan dan kondisi infrastruktur di Kabupaten berjuluk Larvul Ngabal dalam rapat koordinasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku, Rabu (23/3/2021) di ruang meeting Swisbell Hotel Lantai 1, Ruang Saparua.
Dalam keterangan pers yang diterima Marrinnews.com di Langgur, Jumat (26/3) menyebutkan, penilaian baik yang diterima Bupati MTH itu lantaran hanya Maluku Tenggara yang memberikan data lengkap terkait infrastruktur pembangunan jalan lingkar, air bersih dan energi kelistrikan serta surat kepada Deputi I KSP.
Lantas, Deputi mengklaim bahwa Maluku Tenggara adalah salah satu contoh daerah yang baik. Karena bagi dia, Bupati Malra satu-satunya Pimpinan daerah yang siap memberikan data lengkap terkait permasalahan pembangunan insfrastruktur.
Sebelumnya dalam rapat dimaksud, para pimpinan daerah se-Maluku yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan infrastruktur di daerahnya masing-masing.
Dalam kesempatannya, Bupati Thaher Hanubun memaparkan permasalahan dan kondisi infrastruktur di Maluku Tenggara, serta menyampaikan dampak real dari pembangunan di Pulau Kei Besar.
Dampak real yang disampaikan Bupati, yakni harga kopra mengalami kenaikan setelah dilakukan pembangunan jalan hotmix di Pulau Kei Besar secara bertahap.
Untuk diketahui, rapat koordinasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku itu dipimpin langsung oleh Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta.
Ia di damping oleh kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Kepala Balai Nasional XVI Maluku, Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Maluku.
Adapun tujuan rapat dimaksud adalah untuk permasalahan infrastruktur di Provinsi Maluku dapat diketahui langsung oleh Presiden Jokowi melalui KSP. Sehingga permasalahan tersebut pula dapat diselesaikan dengan tepat dan cermat.
Pemerintah Komitmen Bangun Infrastruktur Maluku
Dilansir dari ksp.go.id, Pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur jalan berbasis kepulauan di Maluku. Jaminan tersebut berbasis pada pemerataan dan keadilan social, bukan semata-mata aspek ekonomi.
Oleh karenanya, Kantor Staf Presiden (KSP) menjaring saran dan masukan dari kepala daerah se-Maluku, terkait pembangunan infrastruktur.
“Rencana pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sehingga pembangunan lebih tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat setempat,” ungkap Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Ambon, Rabu (24/3).
Pemerintah telah menetapkan pembangunan jalan trans pada 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024.
Dari 18 pulau tersebut, 8 pulau di antaranya berada di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar.
Febry mengatakan, ketetapan ini adalah bentuk dukungan dan perhatian Bapak Presiden Jokowi dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Maluku.
Menurut Febry, pembangunan infrastruktur menyasar hingga ke pulau-pulau perbatasan yang menjadi beranda depan merupakan simbol kehormatan bangsa dan negara.
Termasuk pembangunan Trans Maluku juga adalah sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan Indonesia-sentris.
“Jangan kita tidak membangun jalan karena tidak ada mobil yang melintas. Justru mobil tidak melintas karena jalannya tidak ada, sehingga pemerintah mendorong agar ruas-ruas jalan di pulau-pulau dapat tembus dan tersambung dengan baik,” ujar Tetelepta.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Herry Faza menyampaikan, aspirasi dari kepala daerah se-Maluku akan langsung dibahas lebih lanjut dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR.
Tantangan utama, menurut Herry, adalah ketersediaan anggaran karena APBN masih terkontraksi akibat pandemi Covid-19. “Selanjutnya kami akan mematangkan rencana pembangunan dan pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas,” kata Herry.
Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Jon Damanik menambahkan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar ruas-ruas jalan dapat tersambung hingga tuntas.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemenuhan readiness criteria seperti kesiapan lahan, perizinan, dan lainnya.
Para kepala daerah se-Maluku menyambut baik hasil rapat koordinasi yang difasilitasi KSP ini.
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun berpandangan bahwa kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Maluku secara berkeadilan.
Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey menyatakan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya akan meningkatkan konektivitas dan membuka isolasi di pulau-pulau perbatasan.
