Marrin News

Bupati MTH Minta TAPD Malra Awasi Ketat Alokasi Anggaran Daerah

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun memberikan arahan pada gelaran rapat bersama kepala dan jajaran perangkat teknis tiap OPD lingkup Pemkab Malra di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (1/3/2021). FOTO: Bag. Prokopim Malra. 

Langgur, Marrinnews.com - Pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mulai fokus melaksanakan pembangunan daerah. 

Kendati begitu, progres tersebut tengah diperhadapkan pada kontraksi ekonomi nasional, yang turut berimbas terhadap pengalokasian angggaran dari Pemerintah pusat ke daerah. 

"Dalam masa Pandemi COVID-19, secara nasional kita mengalami kontraksi ekonomi yang cukup berat. Dampaknya dirasakan hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada berkurangnya alokasi DAU serta sumber pendapatan lainnya," kata Bupati Muhamad Thaher Hanubun dalam rapat bersama Kepala OPD lingkup Pemkab Malra di aula Kantor Bupati, Senin (1/3/2021). 

Bupati mengklaim, situasi itu tentu memberikan konsekuensi pada alokasi dan prioritas belanja daerah yang lebih ketat. Untuk itu, ia meminta Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unit terkait lainnya terus mengawasi pengalokasian anggaran. Terutama terhadap program prioritas. 

"Saya ingatkan agar harus lebih "jeli" melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran serta program dan kegiatan prioritas, guna mewujudkan kebutuhan masyarakat yang mendesak serta pencapaian Visi dan Misi Pemkab Malra 2018-2023," tegas Bupati. 

Hanubun meminta untuk program kegiatan pada setiap SKPD yang dinilai tidak berdampak pada masyarakat dan bisa ditunda, agar dapat dipending atau bila perlu dicoret. 

Bupati lanjut mengatakan, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan. Kemudian akan dilanjutkan dengan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten guna perencanaan pembangunan daerah tahun 2022.

Senada hal itu, Thaher meminta seluruh Kepala OPD untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai masukan program kegiatan dari kecamatan, baik yang didanai APBD Provinsi, APBN dan DAK agar kemudian diteruskan dalam pembahasan sektoral di tingkat provinsi maupun nasional.

Bupati ungkap, sebagian besar dana DAK tahun 2020 kemarin ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. Hal itu, kata dia, dikarenakan lambannya perencanaan program oleh unit perencanaan pada setiap OPD teknis. 

"Belajar dari tahun 2020 kemarin maka keterlambatan yang disebabkan kelalaian unit perencana pada setiap OPD Teknis, yang menyebabkan sebagian besar dana DAK kita ditarik agar tidak terulang kembali," pinta Thaher. 

Hanubun kembali menekankan perlunya membangun sinergitas dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. 

"Saya harap hal-hal yang berkaitan agar dikoordinasikan dengan baik, dan semua siklus perencanaan dan pengajuan persyaratan yang ditetapkan oieh pemerintah pusat agar diikuti dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab," tutur MTH. 

"Kepada OPD Teknis, saya minta untuk pro aktif menyiapkan hal-hal, bahan-bahan dan instrument lainnya sebagai implementasi PERPRES 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024," imbuh Hanubun.

Pemanfaatan SIPD Belum Optimal

Bupati Thaher Hanubun menyatakan, pemberlakuan pengunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada lingkup Pemkab Malra, belum berjalan optimal. Lantas di tahun 2021 ini, program perencanaan pembangunan daerah akan menggunakan SPID.

"Dalam pengamatan saya bahwa sejak diberlakukannya belum berjalan dengan optimal, karena kapasitas SDM kita masih melakukan berbagai penyesuaian. 

Seiring hal itu, Bupati meminta peran aktif unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SIPD untuk lebih efektif lagi memberikan pemahaman baik melalui sosialisasi dan pelatihan kepada Pejabat Perencana serta Bendahara pada setiap OPD.

Thaher mengungkapkan, berdasarkan Informasi yang ia terima bahwa sebagian besar bendahara di jajaran Pemkab Malra belum mendapat pelatihan ataupun sosialisasi tentang pengunaan SIPD. 

"Saya minta kepada Sekda dan Unit penanggungjawab untuk secepatnya melakukan pelatihan, sosialisasi yang lebih efektif kepada Pejabat perencanaan atau bendahara pada setiap SKPD," tandas Bupati. (Ghege) 

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar