Marrin News

Bupati Malra Soroti Hal Ini di Forum OPD Dinas PUTR dan Perkim

Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun bersama Kepala Dinas PUTR, Yan Rahanra mendampingi Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUTR, Riono Suprapto serta Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, Nova Dorma Sirait saat membuka kegiatan Forum OPD Dinas PUTR dan Perkim Malra di Aula Kantor Bupati, Selasa (2/3/2021). FOTO: Ghege

Penulis: Ghege Ngamel | Editor: Ghege

Langgur, Marrinnews.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar forum OPD tahun 2021 di Aula Kantor Bupati setempat, Selasa (2/3). 

Kegiatan dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan OPD PUPR bersama OPD Perkim itu, dibuka secara resmi oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, ditandai dengan pemukulan tipa oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUTR, Riono Suprapto serta Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, Nova Dorma Sirait. 

Turut hadir, Rethon Mulyana Canophy (Subkoordinasi Perencanaan dan Pemograman, Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman). Reka Harjuna Pratama (Staf Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman), Rizky Ananda (staf Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air), Afirma Kitania Elena (staf Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman). 

Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun mengatakan, Dinas PUTR dan Perkim merupakan dua OPD yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. 

"Kebijakan dan intervensi dari kedua OPD ini, secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tergambar, ketika masyarakat menyampaikan usulan, ada sebagian besar ditujukan kepada dua OPD ini," ungkap Bupati Thaher dalam samabutannya sesaat seblum membuka kegiatan tersebut. 

Dengan begitu, lanjut dia, baik Dinas PUTR maupun Perkim harus benar-benar mamastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak dan menjadi solusi atas permasalahan di lapangan.

Seiring program prioritas pembangunan jalan di Pulau Kei Besar, Bupati ingatkan agar progres dimaksud harus terus ditingkatkan.

"Sumber pendanaan DAK dan APBN harus dapat didorong. Khususnya ruas jalan yang termasuk dalam Jalan Trans Pulau Kei Besar, sesuai perpres 18 tahun 2020. Disamping juga lokpri perbatasan dan pulau kecil terluar," ujar Hanubun. 

Thaher menambahkan, terkait prioritas air bersih dan sanitasi, khususnya di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Selatan Barat dan sebagian Kecamatan Kei Kecil Barat harus dapat direalisasikan. 

"Hal itu guna mendorong penanggulangan stunting di ketiga wilayah Kecamatan tersebut," kata MTH. 

Bupati menjelaskan, air bersih adalah salah satu target standar pelayanan minimal. Dimana negara harus hadir dan memastikan masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih.

Bupati berharap, permasalahan air bersih dapat diminimalisir pada tahun 2022 nanti. 

Sementara untuk Dinas Perkim, Thaher ungkap, akses rumah layak huni masih menjadi permasalahan serius di beberapa wilayah. Khususnya di Pulau Kei Besar,

Orang nomor satu di negeri berjuluk Larvul Ngabal itu menegaskan, kebijakan alokasi di tiap desa harus berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut dia, hal itu sangat penting dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran, dan mampu memberi dampak nyata di dalam masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, usulan rumah layak huni untuk Kecamatan Kei Besar Utara Barat di tahun 2020 kemarin tidak terakomodir. Hal itu lantaran wilayah tersebut statusnya bukan lokasi prioritas.

Kendati begitu, Bupati meminta pihak Dinas Perkim mencari solusi untuk menangani permasalahan perumahan tidak layak huni di Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Termasuk juga beberapa lokasi di Kecamatan Kei Kecil Barat.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku itu berharap, sinergi pembangunan antara Dinas PUTR dan Dinas Perumahan serta dinas lainnya terus dapat ditingkatkan. 

"Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisi bangunan fisiknya, melainkan juga fasilitas di dalamnya. Begitu juga akses air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar terpenting," sebut Thaher.

"Akses air bersih dan sanitasi sangat berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Untuk mewujudkan SDM Malra yang unggul, berkualitas dan berdaya saing, maka akses air bersih bagi rumah tangga harus benar-benar menjadi perhatian," kata MTH. 

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar