 |
| Potret Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang digelar di Ohoi Langgiar/Rahangiar, Kamis (11/2/2021). FOTO/Dok. : Chemo Labetubun |
Langgur, Marrinnews.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali berupaya mendorong percepatan ketersediaan pasokan air bersih di sejumlah ohoi (desa, red) di wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
Hal itu seiring cakupan air bersih yang tak lagi dinikmati masyarakat di lima ohoi setempat. Kelima ohoi dimaksud, diantaranya seperti Ohoi Weduar Fer, Watkidat, Uat, dan Ohoi Ngan.
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun menyatakan, salah satu masalah yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat saat ini adalah layanan air bersih.
Padahal, pada akhir tahun 2018 Pemerintah daerah telah menjawab kebutuhan layanan tersebut. Sayangnya, ketersedian air bersih itu sendiri tak berlangsung lama.
“Setelah saya dan pak Etus dilantik jadi bupati dan wakil bupati pada tanggal 31 Oktober 2018, hal yang kami prioritaskan pertama adalah menyediakan air bersih pada kecamatan ini. Air itu katong ambil dari Ohoi Kilwat, dan beberapa bulan kemudian air langsung jalan disini," ungkap Bupati Thaher di sela-sela pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat di Ohoi Langgiar, Kamis (11/2/2021).
Bupati menegaskan, Pemerintah daerah Malra melalui Dinas PU telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana air bersih bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
"Dari dinas PU sudah memaksimalkan, tapi masih ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja membocori pipa di tengah-tengah. Soal air baik dan tidak baik itu soal kedua, tapi air sudah mengalir semua,” ujar Thaher.
Hanubun menambahkan, ada permasalahan lain yang mendasari rusaknya sarana pengaliran air ke wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Masalah tersebut terkait Kepala Ohoi.
Akibatnya, kebutuhan air bersih untuk lima Ohoi di wilayah itu terhambat dan masyarakat pun harus menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Ada masalah lain tentang Kepala Ohoi lalu pipa dipotong. Pipa dipotong disana itu hanya kepentingan sekelompok orang saja, tetapi kebutuhan air ini sangat dibutuhkan masyarakat di lima ohoi, seperti Ohoi Uwat, Ngan," beber Thaher.
Lantas, Bupati menyatakan bahwa dirinya bersama pimpinan dan anggota DPRD serta Dinas PU dan Bappeda telah berencana untuk membangun sarana penyulingan air laut menjadi air tawar di kawasan perairan laut wilayah setempat. Hal ini dilakukan semata-mata agar kebutuhan air bersih bagi masyarakat dapat dapat terpenuhi.
Hanubun menyebutkan, anggaran dana pembangunan sarana penyulingan dimaksud mencapai kurang lebih Rp. 1,8 Milyar. Peruntukan dana tersebut dianggarkan tahun ini juga.
“Kalau bisa besok jangan kamong pasang sasi di laut lagi untuk beta mau ambil air laut. Mungkin nanti saya taruh penyulingannya di bagian atas untuk membagi air itu ke Uat, Ngan, Weduar Fer dan sekitarnya,” pinta MTH.
Bupati mengungkapkan, terdapat sumber mata air di lokasi Baluruk dan akan dibangun untuk melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
Hanya saja, kata dia, sesuai hasil survey yang dilakukan Dinas PU Malra bahwa total anggaran untuk membiayai pembangunan sarana dimaksud mencapai Rp. 30 Milyar.
Kendati demikian, mengingat keterbatasan anggaran sehingga sarana tersebut untuk sementara belum dapat dibangun. Dengan begitu, untuk mempercepat kebutuhan air bersih maka akan dicoba dengan penyulingan air laut.
Sementara itu, Thaher meminta masyarakat melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang akan dikerjakan pihak kontraktor. Sehingga apabila ada kesalahan yang dibuat pihak kontraktor maka masyarakat langsung memberikan teguran atau melaporkannya langsung kepadanya selalu Bupati.
"Ketika kontraktor sudah kerja, tolong untuk dikontrol jua, beta seng (saya tidak, red) ada kepentingan dengan kontraktor. Yang terpenting adalah kontraktor harus kerja bagus, jangan sampai seperti bangun talud di Weduar Fer. Belum apa-apa lai ombak su kase picah talud itu," kata Hanubun.
Bupati berharap, jika ada masalah yang muncul dikemudian hari, baik itu di wilayah kecamatan Kei Besar Selatan Barat secara keseluruhan maupun di setiap ohoi terkait pembangunan dimaksud, agar diselesaikan dan dibicarakan baik-baik.
“Saya minta tolong dari kamong samua disini kecamatan Kei Besar Selatan Barat ini, andaikan ada pembangunan disini dan ada masalah maka mari katong bicara baik-baik. Jangan langsung bikin sasi, akhirnya pihak ketiga yang akan memainkan ini,” ujar dia.
Prioritas Pembangunan di Wilayah Perbatasan
Bupati Thaher menegaskan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagai kawasan perbatasan dan pintu gerbang perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak.
Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2020 difokuskan pada upaya pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi dan pertahanan keamanan.
Seiring hal itu, Bupati sebut, fokus tersebut dikolaborasi dalam lingkup kebijakan di tingkat Kabupaten Malra, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kapasitas infrastruktur dan konektifitas, pengembangan ekonomi kerakyatan serta pengelolaan lingkungan hidup.
"Fokus inilah yang menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan Kei Besar Selatan Barat,” tandas Thaher. (Ghege)
