 |
| Potret Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Musrenbang RKPD Kecamatan Hoat Sorbay yang digelar di Ohoi Tetoad, Senin (15/2/2021). FOTO: Ghege |
Langgur, Marrinnews.com - Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun meminta seluruh warga di wilayah Kei Kecil memaafkan dirinya seiring kebijakan pembangunan saat ini yang lebih diprioritaskan ke wilayah Pulau Kei Besar.
Permintaan ini disampaikan Bupati Thaher Hanubun saat menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, baik di Kecamatan Hoat Sorbay maupun Kecamatan Manyeu, Senin (15/2/2021).
"Saya minta maaf kepada masyarakat di wilayah Kei Kecil. Saat ini program pembangunan lebih banyak di Kei Besar. Kalau di Kei Kecil, katong su rasa sedikit. Tapi di Kei Besar sana baru dimulai. Jadi saya mohon keikhlasan semua warga di wilayah Nuhu Roa (Kei Kecil) agar menerima kebijakan saya ini," ucap Thaher.
Bagi Bupati, baik warga yang ada di Kei Kecil maupun Kei Besar adalah sama-sama rakyat Maluku Tenggara. "Nuhu Yut Nuhu Roa, fo'ar kot fo'ar la'ai, fo'ar la'ai berarti fo'ar kot, tidak bisa dipisahkan karena lar beb ain me'mehe rok i," tutur dia.
Bupati ungkap, saat dirinya bersama Ir. Petrus Beruatwarin mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, mereka telah berkomitmen untuk mengangkat Kei Besar dari keterpurukan pembangunan.
"Saya harus memenuhi janji saya bersama Pa Etus bahwa konsentrasi pembangunan, terutama pembangunan fisik dilakukan di Nuhu Yut (Wilayah Pulau Kei Besar, red). Untuk itu, sekali lagi saya Mohon maaf karena kesejahteraan masyarakat di Kei Besar perlu diperhatikan dan ditingkatkan," kata Hanubun.
Putra kelahiran Ohoi Danar, Kei Kecil Timur Selatan ini menyebutkan, APBD 2019 hingga 2021 sebesar kurang lebih 63 persen diprioritaskan untuk pembangunan wilayah Kei Besar.
"Cuman APBD tahun 2021 tak lagi sama dengan APBD dua tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19," imbuh Thaher.
Akibat dari dampak pandemi itu pula, lanjut dia, pembangunan infrstruktur jalan senilai Rp. 86 milyar yang harusnya dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin, tidak dapat terlaksana karena terkait recofusing anggaran oleh Pemerintah Pusat.
"Dengan adanya recofusing dimaksud maka saya berharap melalui Musrenbang RKPD tahun 2022 tingkat kecamatan ini setiap usulan program yang dimasukan haruslah merupakan usulan prioritas yang mengarah kepada kebutuhan dasar masyarakat," tandas Bupati Hanubun. (Ghege)
