 |
| Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun memberikan arahan sesaat sebelum membuka kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Hoat Sorbay yang digelar di Ohoi Tetoad, Senin (15/2/2021). FOTO: Ghege |
Langgur, Marrinnews.com- Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun meminta pengajuan program pembangunan melalui Musrenbang di tingkat kecamatan dilakukan secara bottom up.
Hal ini disampaikan Bupati Hanubun saat menghadiri pembukaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Hoat Sorbay yang digelar di Ohoi Tetoad, Senin (15/2/2021).
Skala bottom up, kata Thaher, dilakukan agar lebih efektif dalam menjawab kebutuhan yang diharapkan masyarakat di masing-masing ohoi (desa, red).
"Usulan program pembangunan harus berdasar dari bawah (bottom up), dimana kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat ohoi harus lebih diutamakan. Kalau top down itu, apa maunya Bupati harus bikin. Padahal itu tidak sesuai dengan kondisi suatu ohoi, seng bisa (tidak boleh, red) harus bottom up," jelas Bupati.
Hanubun menegaskan, Pemda Malra dalam hal ini pihak Bappelitbangda harus lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan dari setiap ohoi di wilayah kecamatan setempat.
"Jangan hanya dari dinas punya keinginan, tetapi juga harus memperhatikan setiap usulan dari ohoi atau kecamatan yang kemudian diusulkan ke Pemerintah melalui Bappelitbangda," ujar dia.
Bupati menyebut, usulan program yang diajukan tentunya terbatas. Kendati demikian, ia meminta agar program-program tersebut tetap diusulkan.
"Diusulkan saja nanti diolah oleh Bappelitbangda bersama dinas-dinas terkait, apa yang harus diprioritaskan. Jangan katong (kita, red) duduk menghayal sesuatu yang tinggi, katong harus peka terhadap sesuatu yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat karena pastinya program tersebut akan diawasi oleh DPRD," tegas MTH.
"Jadi katong harus usul apa yang benar-benar terjadi dan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jangan katong menghayal sesuatu yang besar, sementara hal kecil didepan mata katong sendiri saja terabaikan," imbuh Thaher.
Hanubun mencontohkan, penyediaan pasokan air bersih di beberapa ohoi di Kecamatan Kei Kecil, seperti Ohoi Dunwahan, Sitniohoi, Letman dan Ohoidertawun atas.
Pasokan air bersih bagi ohoi-ohoi itu, menurut Bupati, merupakan kebutuhan prioritas masyarakat setempat. Kebutuhan yang sama ini juga ada di beberapa ohoi di wilayah Kei Kecil Timur.
"Tahun ini juga pasokan air bersih bagi ohoi-ohoi yang disebutkan itu sudah masuk dan dinikmati masyarakat," beber Bupati.
Lantas, Bupati Hanubun menyatakan, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan di ohoi-ohoi lainnya.
"Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan usulkan sesuatu yang bagaimana mensejahterakan masyarakat tanpa dukungan sarana dan prasrana penting lainnya, seperti sarana air bersih," ungkap dia.
Bupati menandaskan, peruntukan program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan uang negara. Dengan begitu, uang negara tersebut harus diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Uang itu bukan milik pribadi kita. Kita hanyalah penyambung lidah dan perpanjangan tangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui DPRD maupun Pemerintah daerah," kata Thaher. (Ghege)
