 |
| Vaksin Sinovac di Indonesia. FOTO: CNBC Indonesia/Tri Susilo |
Tual, Marrinnews.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, drg. Max Martin mengungkapkan, secara umum Kota Tual telah siap menyambut proses vaksinasi yang sudah dimulai Pemerintah Indonesia secara nasional sejak beberapa hari lalu.
Kesiapan menyambut proses vaksinasi tersebut, menurut Dokter Max mencakup berbagai aspek yakni proses administrasi data penerima vaksin, penguatan fasilitas kesehatan, kesiapan aspek legal, tenaga vaksinator, hingga tempat penyimpanan vaksin yang berstandar.
“Untuk vaksinasi, secara administrasi teknis sementara berjalan. Kami melakukan penguatan dengan propinsi karena petunjuk-petunjuk ada di propinsi bahkan penetapan waktu, faskes itu kami lagi perkuat, sudah ada legal aspeknya, kemudian tenaga vaksinator juga itu sudah kami siapkan. Bahkan tempat penyimpanan vaksin juga sudah kami siapkan,” jelas Dokter Max ketika ditemui Marrinnews.com di ruang kerjanya baru-baru ini (21/01/2021).
“Bahkan data tentang prioritas pertama yang akan menerima vaksin adalah tenaga kesehatan, secara kuantitas data itu sudah kami kirim. Kepastiannya nanti siapa yang menerima vaksin, walaupun data sudah ada, itu ada indikasinya. Tidak semua nakes itu secara otomatis itu menerima vaksinasi tapi ada parameter lain yang kira-kira di mana implikasi keamanan vaksin itu tetap terukur baik,” urainya lebih lanjut.
Sejalan dengan Kadinkes, Kabid P2P Dinkes Tual, Nur Mandak menjelaskan, meski di kalangan masyarakat masih terdapat polemik, Dinkes Tual sebagai aparat pemerintahan yang berada di level paling bawah tetap konsisten untuk mengikuti petunjuk dari level di atasnya terkait proses vaksinasi.
“Kalau tahap pertama (vaksinasi) ini masih ke Nakes. Tenaga Kesehatan. Kita jumlah tenaga kesehatan di Kota Tual ini ada sekitar 512 orang yang sudah di entry datanya dan mungkin juga teman-teman yang 512 itu juga sudah rata-rata sudah mendapatkan SMS dari kementerian,” jelas Nur.
Meski demikian, Nur Mandak menjelaskan, tidak semua nakes akan divaksinasi. Menurutnya, sesuai ketentuan juknis vaksinasi Covid-19 yang diterima pihaknya, ada pengecualian bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
“Jadi kita harus periksa dulu benar-benar orang itu bebas dari segala penyakit yang tidak boleh disuntik kalau dia mengidap misalnya TBC yang menahun atau penyakit HIV. Itu kita lihat, kalau dia benar-benar ada itu, kita tidak mungkin melakukan hal itu karena efeknya juga pasti ada. Jadi kita suntik orang yang benar-benar sehat,” urainya.
Selain itu, Nur menambahkan, syarat lainnya adalah para penerima vaksin harus punya kemauan sendiri untuk divaksin. Menurutnya, sesuai juknis, pemberian vaksin tidak bisa dipaksakan karena hanya calon penerima vaksin yang lebih memahami situasi kesehatannya.
“Untuk masyarakat (umum) yang umur 18 sampai 59 ini yang belum ada petunjuk. Kita ikut petunjuk dari kementerian, kementerian ke propinsi, propinsi ke kita. Posisi vaksin sekarang sudah ada di Propinsi Maluku tapi kami belum ada petunjuk bahwa kapan vaksin sampai di sini itu belum ada,” tambahnya.
Sehubungan dengan masih adanya polemik terkait proses vaksinasi, Nur Mandak menghimbau kepada masyarakat Kota Tual agar tidak perlu cemas dan tidak perlu takut dengan vaksinasi ini. Ia menegaskan, pada dasarnya Dinkes akan mengikuti petunjuk pemerintah.
“Tidak mungkin pemerintah melakukan hal yang merugikan kita semua. Jadi saya berharap masyarakat bisa menerima hal ini karena ini sebagai awal pencegahan kita terhadap virus Corona ini karena kalau kita tidak mengikuti ini, bisa-bisa angka Covid semakin tinggi di Kota Tual karena ini langkah awal pemerintah untuk mencegah,” tegasnya.
“Kalau kita sudah terprotect dengan vaksinasi maka tubuh kita ini sudah bisa menolak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin angka kesakitan kita lebih rendah dari pada kita tidak melakukan vaksinasi,” pungkasnya. (Nick Renleuw)
