Marrin News

Program OVOI di Maluku Tenggara Butuh Kolaborasi Aktor "Non Pemerintahan"

Situasi Rapat Tertutup Penyusunan Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI, yang digelar oleh BNPPP pada Jumat (11/12/2020) kemarin, di Hotel Grand Mecure Jakarta. FOTO/Dok. BNPP RI

Jakarta, Marrinnews.com - Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Indonesia, Prof. Martani Huseini menyatakan, program One Village One Innovation "OVOI" yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara, dapat mendorong percepatan pengembangan wilayah perbatasan NKRI di Bumi Larvul Ngabal ini.

Wilayah perbatasan NKRI Di Maluku Tenggara, salah satunya adalah Ohoi Weduar Fer-Pulau Kei Besar, yang terletak di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Wilayah ini, secara geografis berbatasan langsung dengan perairan Australia bagian Utara.

Dalam pengembangannya, Pemda Malra melalui Bupati M. Thaher Hanubun berkomitmen memajukan kesejahteraan warga di wilayah itu dengan berbagai kebijakan yang bertumpu pada sektor unggulan, seperti pariwisata, perikanan dan pertanian. Pengembangannya pun dilakukan melalui konsep program OVOI. 

"Dengan adanya program ini, nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di wilayah perbatasan yang selama ini jarang tersentuh. Bahkan tidak mungkin, desa-desa di wilayah perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Martani dalam keterangan Pers yang diterima Marrinnews.com di Langgur, Senin (14/12/12). 

Meski demikian, Huseini mengklaim, dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, maka hal terpenting tidak hanya berdasar pada bagaimana Pemerintah daerah setempat menerapkan program inovasi dimaksud. Melainkan juga tentang bagaimana Pemerintah melibatkan stakeholder lintas sektoral dalam pengembangan program tersebut. 

"Innovation and Collaboration Governance sangat penting dalam rangka percepatan wilayah perbatasan. Oleh karena, pembangunan wilayah perbatasan ini memerlukan sinergi stakeholder lintas sektoral," katanya. 

Ia menjelaskan, Collaborative Governance diperlukan dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Dimana, Pemerintah melibatkan aktor non pemerintahan dalam mengimplementasikan kebjiakan publik dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan. 

Martani menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan, khususnya desa-desa potensial ini, maka memerlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya.

Hal ini sebut dia, dikenal dengan istilah Pentahelix, yaitu mencakup pemerintah pusat/daerah, masyarakat, pelaku bisnis, akademisi dan media. "Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tetapi perlu melibatkan aktor lain dalam pembangunan," terangnya. 

Martani menegaskan, OVOI wilayah perbatasan merupakan program kolaborasi. Sasarannya pada tingkat mikro (desa) dengan menitikberatkan pada leader (pemimpin), people (orang-orangnya ) dan culture (nilai sosial budaya masyarakat) tanpa mengabaikan kearifan lokal yang mereka miliki.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan BNPP, Dr. Nurdin menambahkan, keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan, khususnya terkait infrastruktur ekonomi dan kesra, sangat ditentukan pada efektivitas koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan stakeholders. 

Nurdin mengakui, masih ada hambatan terkait koordinasi dan kolaborasi. Hal itu lantaran, banyaknya elemen pemerintahan yang terlibat menyebabkan kendala tersendiri dari sisi institusional.  

"Hal lain juga menyangkut  ego sektoral antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sehingga  belum optimalnya peran ditiap  aktor dalam melaksanakan kolaborasi," ujarnya. 

Menurut Nurdin, kunci dari percepatan pembangunan wilayah perbatasan adalah kerjasama dan kolaborasi yang bertujuan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama. BNPP RI, lanjut dia, senantiasa berupaya untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

"Banyak hal yang bisa dilakukan seperti sinkronisasi program pembangunan pada tingkat desa seperti program yang diinisiasi oleh Prof Martani melalui OVOI wilayah perbatasan," tandasnya. 

Deputi Infrastruktur BNPP RI, Resturady Daud. FOTO/Dok. Istimewa

Sementara itu, Deputi Infrastruktur BNPP, Resturady Daud menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan rapat Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI, yang digelar oleh BNPP pada Jumat (11/12/2020) kemarin, di Hotel Grand Mecure Jakarta. 

Bagi dia, strategi yang dipaparkan dalam rapat itu sejalan dengan upaya pembangunan di wilayah perbatasan yang dilakukan pihaknya selama ini. 

Rapat dimaksud dihadiri oleh Dr. Suhajar Diantro (Sekretaris BNPP RI), Ir. Resturady Daud (Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP), Dr Nurdin (Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan, BNPP). Selain itu, juga menghadirkan Prof. Mudrajat Kontjoro dan Prof. Martani Huseini sebagai narasumber ahli guna membahas penyusunan strategi sebagaimana agenda rapat itu sendiri. 

Lantas, Ardy menegaskan, kedepan perlu ada terobosan untuk membangun wilayah perbatasan berbasis potensi dan karakteristik di masing masing lokasi prioritas (Lokpri) sebagai suatu kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

"Kita membagi lokpri dalam 3 kategori, yaitu Lokpri pemerataan, pertumbuhan dan afirmasi. Oleh karena itu, strategi spesifik dan sekaligus terintegrasi sebagai suatu kawasan sangat penting untuk mensinergikan pembangunan infrastruktur, dengan bergeraknnya kegiatan ekonomi kawasan melalui investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat," kata Daud. (Ghege) 

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar