 |
| Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tual terhadap Ranperda APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tual, Senin (30/11/2020). FOTO/Dok. MN. |
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tual terhadap Ranperda APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tual, Senin (30/11/2020).
“Fraksi Indonesia Maju DPRD Kota Tual mendorong Pemerintah Daerah Kota Tual agar dapat menyelesaikan seluruh program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen APBD 2021 yang baru saja disepakati bersama antara DPRD dan Wali Kota Tual,” ungkap Rahman Rettob membacakan sikap fraksinya.
Sehubungan dengan dorongan tersebut, lanjut Rettob, Fraksi Indonesia Maju meminta pemda untuk dapat menyelesaikan pembangunan jalan lintas Lokwirin ke lokasi wisata Pasir Panjang yang dianggarkan pada tahun 2021.
Menurutnya, hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat usulan fraksi terkait pembangunan jalan lintas Kur pada APBD 2020 belum terealisasi dengan baik.
Senada dengan Fraksi Indonesia Maju, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan tentang pentingnya peningkatan ketersedian infrastruktur dasar, termasuk pembangunan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah.
“Karena salah satu karakteristik wilayah Kota Tual adalah wilayah kepulauan. Pembangunan jembatan juga patut menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” demikian salah satu poin Pandangan Akhir Fraksi PKS sebagaimana dibacakan Iqbal Matdoan.
Sementara itu, Fraksi Tual Bangkit secara spesifik menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD 2021 yakni pembangunan jembatan dari Yamtel ke Pulau Walir Kecamatan Tayando Tam sebesar Rp. 6 miliar lebih, pembangunan talud dan gusuran/timbunan jalan pada Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam sebesar Rp. 1,5 miliar, serta pembangunan jalan lapen untuk kecamatan PP. Kur dan Kur Selatan sebesar Rp. 3 miliar.
“Dari beberapa kegiatan tersebut, kami Fraksi Tual Bangkit menegaskan agar Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual lebih serius dalam melaksanakan program kegiatan dimaksud secara baik tepat waktu,” tegas Sulaiman Letsoin membacakan Kata Akhir Fraksi Tual Bangkit.
Fraksi Tual Bangkit juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual untuk memperhatikan kualitas pekerjaan pembangunan oleh pelaksana, serta serius mengingatkan kepada konsultan pengawas dalam melaksanakan tanggungjawabnya pada lokasi kegiatan-kegiatan dimaksud.
“Tujuannya adalah supaya pembangunan jembatan, talud dan jalan lapen tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang oleh masyarakat pada 3 kecamatan dimaksud,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat paripurna tersebut, ketiga fraksi dalam Parlemen Tual telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2021 dengan disertai sejumlah catatan kritis.
Senada hal itu, Wali Kota Tual Adam Rahayaan berjanji bahwa berbagai pendapat, usulan, saran dan arahan yang telah disampaikan oleh DPRD dalam menyikapi Rancangan APBD Tahun 2021, baik yang disampaikan saat Pembahasan KUA dan PPAS serta pembahasan batang tubuh APBD Tahun Anggaran 2021, maupun yang disampaikan saat kata akhir fraksi, akan menjadi perhatian dan masukan yang penting dan berharga bagi Pemerintah Kota Tual untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Nick Renleuw)
