Marrin News

Pemkab Malra Terima Piagam Penghargaan-Trophy WTP dari Pemerintah RI dan Menkeu

Bupati Malra M. Thaher Hanubun Menyerahkan Trophy WTP dari Pemerintah RI yang Diterima Pemkab Malra kepada Sekda A Yani Rahawarin di Aula Kantor Bupati, Jumat (27/11/2020). FOTO/Dok. Ghege. 

Langgur, Marrinnews.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menerima piagam penghargaan dan trophy opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Menteri Keuangan dan Pemerintah Republik Indonesia. 

Pengumuman dan penyerahan piagam WTP telah dilakukan secara simbolis pada Juli 2020 lalu. Meski demikian, piagam dan trophy itu baru dapat diserahkan langsung oleh Kepala Kantor BPK perwakilan Provinsi Maluku kepada  Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (26/11/2020). 

Selanjutnya, Bupati Thaher Hanubun menyerahkannya kembali kepada Sekertaris Daerah, Ahmad Yani Rahawarin di sela-sela rapat koordinasi bersama Kepala OPD lingkup Pemkab Malra pada Jumat (27/11/2020) malam, bertempat di Aula kantor Bupati Malra. 

"Penghargaan ini sebenarnya sudah lama, tetapi kita baru dipanggil untuk menerimanya oleh Departemen Keuangan melalui BPK perwakilan Provinsi Maluku," kata Bupati Thaher Hanubun kepada awak media di Langgur usai gelaran rapat bersama para Kepala OPD. 

Hanubun menjelaskan, kali ini ada dua bentuk penghargaan Opini WTP yang diterima Pemkab Malra. Pertama, penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2019 dengan baik. 

Sedangkan, penghargaan kedua dari Pemerintah RI, diterima atas capaian Pemkab Malra dalam mempertahankan prestasi Opini WTP lima kali secara berturut-turut untuk laporan keuangan dari tahun 2015 hingga 2019. 

Selain itu, tambah dia, Pemkab Malra juga mendapatkan sebuah buku dari Kementerian Keuangan tentang daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran  2021.

"Buku dimaksud bukan diterima sebagai sebuah penghargaan, tetapi wajib didapatkan semua daerah di Indonesia," ujarnya. 

Serah Terima Buku Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa T. A. 2021 dari Kementerian Keuangan RI. FOTO/Dok. Ghege. 
Serah Terima Piagam Penghargaan WTP T.A. 2019 dari Menteri Keuangan RI. FOTO/Dok. Ghege. 

Menurut Bupati Thaher, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, hanya ada 3 daerah yang meraih Opini WTP 5 kali secara beruntun. Ketiga daerah itu, sebut dia, yakni Kabupaten Buru, Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara. 

Untuk itu, ia berharap, raihan prestasi ini senantiasa dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. 

"Untuk meraih suatu prestasi itu mungkin mudah saja, tetapi untuk mempertahankannya akan sangat sulit. Dengan begitu, perlu ada kerja keras dan sinergitas pada setiap OPD," tegasnya. 

Tak luput, orang nomor satu di negeri berjuluk Larvul Ngabal ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD lingkup Pemkab Malra, terutama badan keuangan daerah atas komitmen dalam mempertahankan prestasi opini WTP. 

Dana Transfer Turun

Bupati Thaher Hanubun mengakui, alokasi dana transfer ke daerah bagi Kabupaten Maluku Tenggara dari Pemerintah Pusat, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu lantaran dampak pandemi COVID-19. 

"Tidak mengapa karena bukan saja Kabupaten Maluku Tenggara, namun hampir semua daerah mendapat hal yang sama. Cuman, kita menurun agak sedikit jauh," katanya. 

Bupati menjelaskan, misalkan dari Dana Alokasi Umum (DAU), sebelumnya mencapai kurang lebih Rp. 656 Milyar. Meski begitu, mengalami penurunan hingga kurang lebih Rp. 450 Milyar. 

"Dengan uang yang sedikit ini, saya arahkan kepada semua OPD melalui pimpinan dan anggota DPRD untuk kita lebih efektif dan tak boleh main-main. Kita harus serius," tegasnya. 

Sementara itu, terkait dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI),  Bupati mengatakan, dana tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk pembangunan di wilayah Pulau Kei Besar. Sedangkan, untuk wilayah Pulau Kei Kecil, hanya diperuntukan untuk pembangunan pasar dan jalan pariwisata di Ngiar Varat. 

"Apa yang kita dapatkan dari Pemerintah Pusat tidak lepas dari kordinasi yang dibangun dengan dengan Gubernur selalu wakil Pemerintah Pusat di daerah. Pastinya, saya masih membutuhkan uluran tangan dari Provinsi, dalam hal ini Pa Gubernur Maluku," tandas Bupati Thaher. (Ghege) 

Baca Juga

Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar