 |
| Gelaran Musyawarah Ohoi RKP Ohoi Somlain Tahun 2021 di Balai Ohoi, Selasa (17/11/2020). FOTO/Dok. Redaksi MN. |
Langgur, Marrinnews.com - Penyelenggaraan musyawarah ohoi oleh Pemerintah Ohoi Somlain dalam rangka menyusun program rencana kerja Pemerintah Ohoi di tahun 2021, telah dilaksanakan pada Selasa (17/11/2020) di Balai Ohoi setempat.
Musyawarah saat itu, dibuka oleh Camat Kei Kecil Barat Joppie Rahajaan. Sementara pemaparan materi oleh Kepala Dinas PMDPPA, Maryam Matdoan dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan F. L. Rahantoknam.
Usai itu, peserta musyawarah dibagi dalam 4 kelompok sesuai bidang yang ada, guna membahas dan mengusulkan program kerja. Empat kelompok bidang tersebut diantaranya, bidang pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemberdayaan.
Diskusi yang berlangsung kurang lebih 1 jam lamanya itu, akhirnya menghasilkan beberapa usulan program kerja dari setiap bidang.
Di bidang Pemerintahan, sedikitnya ada 6 usulan kegiatan yang secara garis besarnya adalah peningkatan kapasitas aparatur ohoi, biaya operasional pemerintah ohoi, ATK Pemo dan BSO, pemeliharaan peralatan kantor, pengadaan MCK di Balai rakyat, dan rehabilitasi Balai rakyat.
Bidang pembangunan, diantaranya berupa; 10 unit jambang, 39 unit saluran pembuangan limbah, 2 unit gapura, 1 unit Pos Linmas, perluasan jaringan listrik dan pengadaan lampu jalan tenaga surya, pemeliharaan air bersih, pengadaan tempat pembuangan sampah (TPA).
Selain itu, ada juga terkait pengadaan dan pembangunan lapangan upacara bendera di SMP Negeri 12, penyediaan sarana prasarana dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan, PMT bagi bayi dan balita, bu hamil, serta usia lanjut. PMT pemulihan stunting, penyediaan sarana prasarana Poskesdes, posyandu balita dan usila, pembentukan rumah desa sehat, penyuluhan kesehatan, pengajuan akta kelahiran bagi bayi yang bum memiliki, pelatihan kader dan penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah.
Sedangkan di bidang pembinaan kemasyarakatan, beberapa diantaranya, yakni peningkatan kebun dasawisma, penyegaran dan pelatihan bagi para kader posyandu dan pembuatan tempat pasar malam.
Sementara di bidang pemberdayaan masyarakat, terdapat pemberdayaan pertanian kacang-kacangan dan jagung, pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut, pembudidayaan pohon mangga dan jeruk serta ternak ayam dan kambing. Untuk usaha kecil dan menengah, usulan terkait pengadaan mesin jahit bagi para penjahit, mebeler dan kuliner.
Selain program kerja yang telah diusulkan, melalui musdes saat itu, masyarakat mengajukan beberapa point tuntutan kepada Pemerintah Ohoi. Tuntutan tersebut terkait keberadaan BUMO Ohoi Somlain yang mangkrak. Selain itu, kinerja salah satu kader Posyandu yang dianggap lalai dalam menjalankan tugas.
Terkait BUMO, masyarakat menghendaki agar pengurus BUMO segera melakukan pertanggung jawaban. Setelah itu, pengurus yang ada diberhentikan dan digantikan dengan pengurus yang baru. Sementara terkait kader, masyarakat meminta untuk kader dimaksud sesegara mungkin diberhentikan.
Menindaklanjuti permintaan itu, Pemerintah Ohoi setempat berjanji akan memenuhi tuntutan masyarakat.
"Kami akan segera memanggil pengurus BUMO dan meminta pertanggung jawaban mereka. Namun apabila, dalam panggilan itu pengurus belum dapat memberikan pertanggung jawaban maka akan kami ajukan surat pernyataan agar pertanggung jawaban sebagaimana dikehendaki dapat diselesaikan hingga batas waktu tertentu. Sementara itu juga, akan dilakukan pemilihan pengurus BUMO yang baru," kata Sekertaris Ohoi Somlain, A. H. Ngamel.
Hasil Musdes tak Sekedar Formalitas Belaka
Perwakilan lembaga Pendidikan, Nikodemus Welafubun berharap, hasil dari musyawarah perencanaan program kerja tahun 2021 di tingkat ohoi, tidak sekedar bersifat formalitas belaka.
Hal itu lantaran, kata dia, di tahun sebelumnya, tak satu pun usulan program yang telah diajukan di ohoi, terakomodir di tingkat kecamatan maupun ditingkat Kabupaten. Akhirnya, usulan yang telah diajukan dalam musyawarah ohoi, hanya sia-sia saja.
"Kita tidak pesimis tentang hal ini, tetapi harapan terbesar kita sebagai masyarakat adalah bagaimana kemudian program kerja yang telah diusulkan hari ini dapat diakomodir nantinya. Semua ini demi kemajuan pembangunan di desa ini," cetusnya.
Sementara itu, Tim RKP ohoi Somlain, Bruno Welafubun menjelaskan, terkait usulan program yang diajukan dalam musrembang ohoi, biasanya tak dapat terakomodir, sebab usulan yang diajukan terkadang tak sinergis dengan program perencanaan pembangunan daerah.
"Tidak semua usulan program yang diajukan dapat dibiayai oleh dana desa, sehingga memang dari usulan tersebut akan dikaji yang berskala prioritas saja untuk dijalankan di tahun 2021 nanti. Begitu juga yang didanai oleh APBD, akan kita sesuaikan," jelasnya.
Penjabat Kepala Ohoi, A. Kadmear katakan, perubahan dapat terjadi jika masyarakat bersatu padu dan kedisiplinan diri dalam membangun Ohoi.
"Kalau masyarakat Somlain ingin ada perubahan dan perkembangan di ohoinya, maka hal utama adalah merubah sikap yang hanya suka menunggu dan tak mau menjemput apa yang ada. Lebih dari itu, masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pembangunan di ohoi
Kadmaer berharap, usulan program yang telah diajukan bersama dapat segera dirampungkan oleh tim penyusun RKP. Kemudian, ditindak lanjuti ke tingkat kecamatan. (Ghege)
