 |
| Ilustrasi Stunting. Dok: Istimewa |
"Saat kami mulai memimpin pada tahun 2018, angka prevalensi stunting di Malra, tercatat sebesar 30,01 persen. Namun, pada tahun 2019, turun menjadi 27,01 persen. Selanjutnya, sesuai data per bulan Juni 2020, turun lagi menjadi 23,82 persen," sebut Bupati Thaher Hanubun dalam pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk bersama Gubernur Maluku Murad Ismail dan Ketua Parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad di Aula Kantor Bupati, baru-baru ini.
Selain stunting, Thaher menyebut, tingkat kemiskinan di Maluku Tenggara, juga mengalami penurunan dari 23,27 persen di tahun 2018 menjadi 22,75 persen di 2019.
Dari data itu, menurut Hanubun, ada korelasi (hubungan timbal balik, red) antara tingkat kemiskinan dan stunting. Meski demikian, ia menilai, angka prevalensi stunting tersebut masih cukup tinggi.
"Tren kedua indikator tersebut semakin menurun, tapi angka prevalensi stunting 23,82 persen itu, saya pikir masih cukup tinggi. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi," ujarnya.
Untuk itu, Hanubun meminta seluruh jajaran terkait untuk terus fokus melakukan upaya penurunan angka stunting. "Saya harap ada perhatian, dukungan dan kerja sama dari kita semua, guna menurunkan angka stunting di daerah ini," pintanya.
Sementara itu, Ketua Parenting Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad mengungkapkan, dari hasil kunjungannya ke ohoi lokus stunting di Maluku Tenggara, diketemukan adanya kemajuan yang cukup signifikan terkait penurunan stunting.
Meski begitu, dia mengaku, terdapat pula masalah yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penurunan angka stunting. Masalah itu, katanya, perlu diselesaikan cepat dan ditangani bersama.
“Terkait masalah ini, kami akan siapkan rekomendasi dari Pemprov Maluku dan diserahkan ke Pemkab Malra. Saya akan terus melakukan monitoring, evaluasi dan intervensi di Malra terhadap permasalahan tersebut, sehingga prevalensi stunting semakin menurun," tegasnya.
Bunda Widya menyebut, sesuai data yang diterimanya, penurunan angka stunting pada empat ohoi lokus stunting, yakni ohoi Dian Darat di bulan Februari 2020 berjumlah 30 balita, turun menjadi 25 balita pada bulan Agustus 2020. Sedangkan di Ohoi Mastur, pada Februari 2020 berjumlah 28 balita, turun menjadi 15 balita di bulan Agustus 2020.
Kemudian di ohoi Uwat, pada bulan Februari 2020, terdapat 30 balita stunting. Namun, pada bulan Agustus 2020, tersisa 14 orang. Sedangkan untuk ohoi Mun Esoy, dari 10 orang balita di bulan Februari 2020, turun menjadi 4 orang di bulan Agustus 2020.
Bunda Widya menambahkan, dirinya akan terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK se-Provinsi Maluku dalam melaksanakan intervensi stunting melalui Posyandu untuk penguatan 1.000 hari pertama kehidupan anak.
“Saya harap, kita bersama-sama secara terpadu membangun ohoi, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang bermasalah kurang gizi dan stunting,” ujarnya.
Dukungan Pemprov Maluku
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, Pemerintah Provinsi senantiasa berupaya menggalakkan berbagai program dalam rangka penurunan stunting di Maluku. Hal itu, guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya anak-anak Maluku agar dapat tumbuh sehat dan cerdas.
“Program pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak. Terkait dengan itu, Pemprov Maluku telah membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana telah terbentuk di Kota Ambon, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara," ujarnya.
Gubernur menjelaskan, percepatan pencegahan stunting di Maluku telah diarahkan pada beberapa pilar, yakni komitmen dan visi kepempimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku. Selain itu, konvergensi koordinasi dan konsultasi program pusat daerah dan desa serta ketahanan pangan dan gizi.
“Pilar-pilar ini telah dilaksanakan Pemprov Maluku, didukung juga oleh komitmen dan kerja keras dari Duta Parenting Maluku, yang mana telah melakukan berbagai kunjungan kabupaten/kota,” ungkapnya.
Murad mengapresiasi Pemkab Maluku Tenggara yang telah berkomitmen untuk membentuk Kabupaten Layak Anak berdasarkan kriteria yang ditentukan.
“Saya berharap dengan kehadiran Pemkab Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Layak Anak dapat berdampak bagi upaya percepatan pencegahan Stunting di Maluku,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam lawatan dan pertemuan koordinasi di Aula Kantor Bupati Malra Selasa (27/10/2020) telah dilakukan Penyerahan Rekomendasi Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Pemprov Maluku dengan Pemkab Malra Tahun 2020. Di saat yang sama, diserahkan pula bantuan operasional PAUD sebesar Rp. 5 Juta dan bingkisan kasih berupa sembako kepada anak-anak stunting. (Ghege/MN)
