 |
| Tambahkan teks |
Tual, Marinnews.com – Seluruh fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual masing-masing Fraksi Indonesia Maju, Fraksi Tual Bangkit dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kompak meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tual untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tual terhadap Ranperda APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tual, Senin (30/11/2020).
Dalam rapat paripurna tersebut, ketiga fraksi dalam Parlemen Tual juga kompak menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2021.
Saat penyampaian kata akhir fraksi, Fraksi Indonesia Maju secara tegas meminta perhatian serius pemda untuk memperhatikan kualitas mutu pendidikan pada semua jenjang serta fokus pada peningkatan sumber daya tenaga pengajar.
“Selain hal dimaksud, fraksi juga meminta agar pembayaran insentif honorarium bagi tenaga guru honorer yang bertugas di pulau-pulau agar dibayarkan langsung ke tempat tugas masing-masing,” tegas Rahman Rettob ketika menyampaikan Kata Akhir Fraksi Indonesia Maju.
Senada dengan Fraksi Indonesia Maju, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -dalam penyampaian kata akhir fraksi yang dibacakan Iqbal Matdoan- juga meminta Pemkot Tual untuk memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat, pembangunan SDM dapat menjadi penopang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, fraksi yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengingatkan Pemkot Tual untuk tetap memperhatikan kualitas sarana dan prasarana termasuk gedung sekolah, fasilitas belajar mengajar serta peningkatan kompetensi guru.
“Berkenaan dengan tenaga pendidik atau guru, kami juga mengharapkan ada perhatian untuk Guru Bantu Daerah, khususnya dari aspek kesejahteraan. Karena peran guru bantu sangat penting ketika jumlah guru tetap tidak mencukupi terutama di wilayah pulau-pulau,” terang Matdoan.
Sementara itu, Fraksi Tual Bangkit mendorong adanya tertib status atas pengadaan aset tanah dan melakukan pengamanan terhadap seluruh aset baik aset bergerak maupun aset non bergerak, termasuk yang berkaitan dengan sarana pendidikan.
“Khusus untuk tanah yang di atasnya ada Sekolah Dasar Negeri 9 Masrum agar segera diselesaikan pembayaran tanah tersebut,” ungkap Sulaiman Letsoin ketika membacakan kata akhir, fraksi pemilik 7 kursi Parlemen Tual ini. (Nick Renleuw)
