Raharusun: FPMK Tahun 2020 Tampil dengan Format Beda

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, A. Walken Raharusun. FOTO/Dok. Ghege

Langgur, Marinnews.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Walken Raharusun menyatakan, Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak meniadakan ivent Festival Pesona Meti Kei yang telah menjadi agenda rutin setiap tahunnya di negeri berjuluk Larvul Ngabal.  

"Pemkab Malra telah berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan ivent itu. Hanya saja, konsep dan format kegiatannya di tahun ini diperbaharui dan ditata sesederhana mungkin. Tentu bahwa perlu ada penyegaran dan dilakukan dalam format yang berbeda," ungkapnya. 

Kenny menjelaskan, konsep kegiatan FPMK setiap bulan Oktober pada dasarnya bertumpu pada pelaksanaan budaya Wer Warat (tarik tali atau penangkapan ikan secara tradisional). Konsep tersebut, kata dia, tetap dipertahankan dan dilaksanakan di Pantai Watkidat dan Weduar Feer. 

"Wer Warat adalah kearifan lokal masyarakat Kei yang sering dilakukan saat kondisi meti (pasang surut ai laut, red) besar yang hanya terjadi setiap bulan Oktober di Kepulauan Kei. Jadi, untuk FPMK Kali ini, mengingat dampak pandemi Covid 19, ditambah lagi dengan adanya keterbatasan anggaran akibat adanya recofusing anggaran, sehingga konsep ivent tersebut di buat sesederhana mungkin," bebernya. 

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik pada penyelanggaraan kirab dan  parade Merah Putih di Malra ini menegaskan, meski kegiatan dilakukan sederhana, namun yang terpenting adalah makna dan tujuan dibalik penyelenggaraan kegiatan format FPMK saat ini, dapat dinikmati masyarakat dan tersampaikan kepada Pemerintah Pusat. 

"Kegiatannya tetap dilaksanakan sebagai bentuk hiburan kepada masyarakat, tetapi juga pesannya harus sampai ke Pemerintah Pusat bahwa inilah Maluku Tenggara akan tetap ada untuk NKRI, dengan kearifan lokal yang senantiasa dipertahankan dan dilaksanakan," ujarnya. 

Walken menyebut, kegiatan kirab kebangsaan dan parade Merah Putih serta iven tarik tali itu, diikuti oleh Gubernur Murad Ismail dan seluruh jajaran Staf Ahli, Asisten serta Pimpinan OPD Pemprov Maluku. Turut hadir pula, Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Provinsi Maluku. 

Sementara dari Pemerintah Pusat, yakni Asisten Deputi Laut BNPB RI, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan Kementerian Kordinator Polhumkam dan Direktur Infrastruktur Kementerian PUPR. (Ghege) 

Baca Juga