 |
| Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun (kanan depan) Melakukan Kunjungan ke Salah Satu Ruas Jalan di Wilayah Pulau Kei Bersama bersama Wamen PUPR. FOTO/JCL |
Penantian lama Thaher Hanubun pun akhirnya berujung manis pada ajang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Ia berhasil memenangkan kontestasi lima tahunan itu di bumi berjuluk Larvul Ngabal bersama Wakilnya Ir. Petrus Beruatwarin. Dengan kemenangan itu, jabatan dan wewenang seorang Bupati pun melekat pada pundaknya.
"20 Tahun perjuangan untuk mendapat legitimasi kepemimpinan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ini, tidak akan pernah saya sia-siakan. Satu hal yang saya inginkan adalah menghadirkan Pemerintah untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara, baik yang berada di Kei Kecil maupun yang ada di Kei Besar" Kata Thaher Hanubun di Langgur, (19/10/2020).
Sejak memimpin Maluku Tenggara, sosok Bupati yang satu ini lebih banyak berada di tengah masyarakat, ketimbang hanya duduk di belakang meja beralaskan kursi empuk dan menikmati hembusan AC. Sesekali, dia terlihat berjalan kaki dari desa ke desa, sering juga menggunakan sepeda motor dan sepeda.
Terik panas matahari dan guyuran hujan, tak pernah ia hiraukan saat melakukan kunjungan ke kecamatan dan desa. Bahkan terjangan ombak laut nan ganas yang hampir menenggelamkannya, seakan tak dapat menandaskan dan mematahkan niat perjuangan Putra Danar Ternate ini.
Komitmen yang dilandasi niat tulus Thaher untuk menata masa depan Maluku Tenggara menjadi hebat, seolah menjadi titik kekuatan tersendiri baginya. Tak luput, bagi Thaher, ia selalu berharap agar malam cepat berlalu, sehingga ia dapat kembali menjalankan amanahnya.
Masa bahkti kepemimpinan Bupati MTH dan Wakil Bupati PB terhltung sejak 2018 hingga 2023 nanti. Dalam rentan waktu itu, Bupati Thaher berkomitmen untuk memperjuangkan dan memerangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar.
"Masyarakat kei Besar harus merasakan apa yang dirasakan masyarakat Kei Kecil. Itu tujuan yang dengan gigih saya perjuangkan," ujar Hanubun.
Sebagai wujud keseriusan Thaher dalam memperjuangkan niat tulusnya itu, menjelang 2 tahun Kepemimpinan bersama Wabup Petrus Beruatwarin, hampir sebagian besar wilayah Pulau Kei Besar kini sudah dapat menikmati Listrik 24 Jam.
"lebih dari 70% Masyarakat Kei Besar sudah mendapatkan akses Internet dan dalam kurun waktu sampai 2024, Jalan Lingkar Kei Besar sudah terwujud sebagaimana major project RPJMN 2020 – 2024," sebut Hanubun.
Dari sisi keagamaan, Pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen untuk senantisa hadir bagi seluruh komunitas umat beragama di daerah ini, tanpa membeda-bedakan. Komitmen tersebut, direalidasikan dengan melakukan pemberdayaan keumatan melalui pengalokasian anggaran yang cukup besar bagi 4 golongan agama.
"Pemda ingin menghadirkan keadilan yang proporsional bagi komunitas umat beragama di Malra. Suport bagi penyelesaian sarana-sarana peribadatan selama kurun waktu kepemimpinan kami, akan terus diprioritaskan. Banyak komponen penganggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan Keagamaan dan pemberdayaan keumatan," tutur Thaher.
Pemerintah daerah secara serius memberi perhatian kepada komunitas kaum muda keagamaan, Remaja Masjid, Orang Muda Katolik, Angkatan Muda GPM serta komunitas kaum muda Hindu Dharma, dengan memberi ruang seluas-luasnya untuk bersama-sama pemda bersinergi membangun daerah ini dengan caranya masing-masing.
Bentuk perhatian Pemda ini banyak mendapat respon positif. Meski begitu, tak luput juga dari guyuran respon negatif.
"Jujur saya sampaikan bahwa terkadang ada rasa sedih dan kecewa, ketika agama digunakan sebagai alat politik, sehingga ketulusan dan panggilan suci untuk membangun daerah ini, cenderung diabaikan. Hari-hari ini, banyak anak-anak muda larut dengan media sosial, sembari menebarkan ujaran Kebencian, fitnah, menyebarkan berita bohong, hingga lontaran kritik tanpa solusi yang hanya dilatarbelakangi Kepentingan sesat dan kebencian," ungkap Thaher.
Bagi MTH, kaum muda harus menjadi garda terdepan untuk perang melawan HOAX dan ujaran Kebencian, lebih khusus penggunaan agama sebagai alat politik.
"Hari ini, yang diperlukan daerah ini adalah ideologi dan faham kebangsaan, yang berdiri teguh diatas kepentingan pribadi dan golongan. Ketulusan dan keikhlasan untuk membangun daerah adalah hal penting yang perlu dikedepankan," tutupnya. (Ghege/MN)
