 |
| Rapat Koordinasi Pemda Maluku Tenggara Bersama Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas di Aula Kantor Bupati Malra Baru, Selasa (1/9/2020). Foto/Kominfo Malra. |
Langgur, Marrinnews.com – Rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan bersama Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi percepatan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Maluku Tenggara tahun 2020.
Percepatan pembangunan dimaksud tersebut sebagaimana tertuang dalam Visi Misi Pemda Malra periodisasi 2018-2023 serta kebijakan pembangunan nasional sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
Demikian disampaikan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun pada gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Pemda Malra bersama Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas yang tergabung dalam Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020, bertempat di Aula Kantor Bupati Baru-Jalan A. Koedoboen Langgur, Selasa (1/9/2020).
Lebih lanjut, Hanubun mengatakan, kunjungan kerja tim asistensi ke bumi Larvul Ngabal merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 670.a Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020.
Menurut dia, Tim Asistensi ini terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas. Tim itu sendiri selama ini sudah bekerja dan memberikan kontribusi dalam upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satunya, yakni Jalan Trans Pulau Kei Besar yang masuk sebagai Major Project RPJMN.
Selain itu, tambahnya, ada juga paket kebijakan lain, diantaranya penetapan lokasi prioritas (Lokpri) perbatasan, koridor pemerataan dan kebijakan afirmasi.
Orang nomor satu Malra ini menegaskan, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas yang ditugaskan ke Kabupaten Maluku Tenggara adalah untuk melakukan pemetaan potensi yang berguna dalam rangka upaya pengembangan kawasan secara terintegrasi.
Disamping itu, juga untuk mengumpulkan data teknis sehubungan dengan upaya perumusan kebijakan serta mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang pernah diambil pada pertemuan awal antara Pemkab Malra dengan Bappenas dan Kementerian atau lembaga terkait di Jakarta pada awal tahun 2019 lalu.
“Agenda kerja tim asistensi akan diatur. Selain tatap muka, juga akan ada kunjungan lapangan. Untuk itu, Saya harapkan kerja sama yang baik dari OPD dalam ikut membantu tim. Khususnya dalam penyediaan data dan informasi,” kata Thaher.
Bupati menjelaskan, setiap OPD teknis akan melakukan pendampingan saat pelaksanaan kunjungan lapangan tim di Pulau Kei Besar. Kunjungan dimaksud agar tim asistensi dapat melihat secara langsung kondisi infrastruktur, sosial dan ekonomi.
Bersamaan dengan tinjauan itu pula, tim akan menginventarisir setiap permasalahan serta potensi dan peluang yang dapat dioptimalkan dalam konteks pengembangan wilayah dan kawasan.
“Satu hal yang ingin saya titipkan ke Pak Dody dan Ibu Nia bersama Tim Asistensi agar dapat merangkum target-target besar dari setiap sektor pembangunan sesuai visi dan misi pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian," pintanya.
“Termasuk dalam hal perumusan kebijakan pusat yang dapat ikut mendorong, sehingga capaian-capaian tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Tenggara pada umumnya dan secara khusus warga Kei Besar,” tandas Bupati.
Untuk diketahui, Rakor yang dilaksanakan Pemda Malra dihadiri oleh Bupati Muhamad Thaher Hanubun, Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kawasan Direktorat Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan, Doddy Chandra dan Anissa Bakkara. (MN-16)
