Tual,Marrinnews.com.- Tudingan Anggota DPRD Maluku Tenggara Antonius Renjaan di salah satu media online bahwa Pemkot Tual sabotase asset Pemkab Malra menuai kecaman dari sekretaris Forum Penyambung Aspirasi Rakyat (Forperat) Nizar Salim Sather, Dirinya menilai selaku pejabat publik Renjaan tak memiliki estetika dan etika dalam menyampaikan pendapat.
"Sesuai apa yang disampaikan setelah mendengar hasil wawancara, ada ancaman bahwa mereka akan melakukan secara paksa juga telah menuding Pemkot telah melakukan sabotase terhadap asset milik Pemerintah Kabupaten," Ujar Sather di kantin Balai Kota Tual, Rabu (12/07/2020).
Atas tudingan tetsebut, Sather meminta Renjaan untuk kembali belajar, pasalnya penggunaan bahasa sabotase seakan akan ada pengrusakan terhadap sebuah benda yang dilakukan secara berencana dan tersembunyi.
"Dia (Renjaan) harus kembali dan belajar,jangan hanya karena duduk sebagai anggota DPRD lantas tidak pernah membaca sehingga asal bicara supaya didengar publik bahwa ada suaranya, jangan," Ujarnya.
"berbicara sebagai pejabat publik harus a etika dan estetika disana, bahasa sabotase harus dibuktikan, kapan pemkot lakukan pengrusakan? Dilakukan secara sistematis dan terencana bagaimana? Lalu dilakukan secara sembunyi itu kapan terjadinya?," Sebutnya.
Sather mengingatkan bahwa ancaman akan mengambil paksa Pandopo sama saja dengan telah mengancam seluruh masyarakat Kota Tual, pasalnya Pandopo tersebut kini telah ditempati Adam Rahayaan yang mana adalah Wali Kota warga Tual.
"Kami akan melakukan perlawanan dalam hal ini saya sebagai sekretaris Forperat yang akan langsung berhadapan apabila benar statemen baik itu kasat Pol PP dan Anggota DPRD betul akan dilakukan," Tegasnya.
Sather meminta Wali Kota, Wakil walikota Setda serta OPD lingkup pemkot untuk tidak menggubris persoalan ini dan tetap fokus menjalankan pelayanan terhadap masyarakat Kota Tual.
"Saya juga menyesalakan statemen tersebut, hal ini karena dua daerah ini (Kota Tual dan Malra) adalah satu keluarga besar dimana memiliki satu adat istiadat dan satu hukum adat, yang harusnya persoalan ini dapat dibicarakan secara baik bukan dengan mengancam melalui media," Sesalnya.
Sather menuding statemen yang disampaikan sangat provokatif karena terkesan telah mengadu warga Kota Tual dan Maluku Tenggara. Juga tidak tepat karena saat ini Negara Republik Indonesia sedang menyambut HUT Kemerdekaan.
"Warga Kota Tual dan Malra adalah keluarga yang tak terpisahkan, tapi apabila benar akan dilakukan kami akan melawan karena ini menyangkut wibawa Pemerintah Daerah dan kami masyarakat Tual," Tegasnya. (MN_86)
Editor : Ridwan Kalengkongan
