*Oleh: Supriyanto Refra
Judul diatas sebenarnya muncul dari kegelisan yang mendasar dari apa yang penulis amati dan rasakan akan tidak adanya gairah dan "terobosan" pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tual, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekalipun tidak menafikkan bahwa kita sedang berada di tengah pandemi covid-19. Namun sebagai masyarakat yang baik, Kritik harus diberikan untuk kebaikan bersama kedepan, tulisan ini hadir untuk ditujukan sebagai kritik konstruktif terhadap Pemerintah Kota Tual.
Ada kisah menarik, ketika penulis ingin mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak pada Dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Terdapat pelayanan yang “kurang maksimal” dan "lambat", pernyataan ini bukan berdasar pada tendensi pribadi tetapi apa yang penulis dapati.
Pertama, pelayanan yang "kurang maksimal". Hal ini penulis dapati ketika harus menunggu selama hampir 2 jam ditambah 3 hari, sekedar untuk dilayani mencetak ulang KTP, karena sempat tidak ada pegawai yang melayani, padahal beberapa warga Masyarakat sudah ada juga yang menunggu lebih dari waktu itu, dan ada yang harus pulang pergi beberapa hari hanya sekedar meperbaiki KTP.
Kedua, alasan yang dilontarkan oleh pegawai yang ada bahwa, blangko KTP terbatas. Ada juga yang mengatakan tidak ada, dan pegawai lain mengatakan bahwa ada gangguan pada sistem sehingga tidak bisa "mengkosolidasikan" data ke pusat.
Dari beberapa alasan mendasar yang dikemukan diatas, bisa saja dimaklumi karena usia Pemerintahan Kota Tual yang masih dalam kategori “remaja” di usia pemerintahannya. Namun ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, kiranya bisa menjadi bahan masukan kepada Pemerintahan Kota Tual. Dalam hal ini Dinas terkait agar lebih memperbaiki pelayanan publik yang lebih baik kedepannya.
Pelayanan dalam hal ini adalah yang pertama, kedisiplinan pegawai yang stand by, serta “tidak berbelit” dan cepat tanggap dalam melayani masyarakat yang datang untuk dilayani kebutuhannya, apatah lagi kebutuhan itu mendesak dan membutuhkan pelayanan yang segera. Kedua, Komunikasi Pegawai. Komunikasi yang penulis maksudkan adalah terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak boleh berbelit.
Sebagai contoh kasus pengurusan KTP diatas, jika benar tidak ada blangko KTP, maka katakan tidak ada. Bukan menambah dengan alasan lain bahwa blangko KTP terbatas. Ini akan membuat bingung masyarakat, bahwa sebenarnya tidak ada atau ada tetapi terbatas untuk orang tertentu saja.
Tetapi jika dibilang Blangko KTP terbatas, akan jadi satu hal yang “lucu” untuk sebuah instansi pemerintahan, sebab masyarakat akan bertanya-tanya dimana anggaran yang diperuntukkan untuk ketersedian Blangko KTP tersebut. Hal ini akan juga menjadi bahan evaluasi tersendiri terhadap kinerja pemerintahan yang ada dimata masyarakat umum.
Layani Masyarakat “Pakai Hati” dan Tidak “Tebang Pilih”
“Jika kita bekerja hanya tidak memakai hati, maka perkerjaan yang dilakukan tidak akan bermakna apapun dan kualitas kerja tidak akan pernah dirasakan oleh masyarakat. Jika bekerja hanya sekedar ingin mencari “nafkah” atau gaji. Maka guna apa menjadi pelayan masyarakat?”
Pernyataan diatas bukanlah tendesi sepihak penulis, itu adalah sebuah nasehat atau muhasabah utnuk kita bersama, agar selalu memperbaiki kulaitas kerja kita dalam hal ini pelayanan terhadap masyarakat. Bekerja menggunakan hati dan tidak tebang pilih hanya bisa dilakukan oleh pegawai yang bekerja pakai hati dan mencintai pekerjaannya. Dan hal ini sebenarnya adalah maksud dari kata dalam petikan pada judul tulisan ini.
Kota Tual butuh “pegawai penuh cinta” di perintahanan. Agar masyarakat dapat merasakan kualitas pelayanan yang bersahabat dan “penuh cinta”. Karena apa yang penulis rasakan sendiri, kualitas pelayanan yang ada kurang pakai “cinta” sehingga terlihat sewerawut dalam pelayanannya. Di usia pemerintahan yang sudah menginjak masa “remaja” ini, harusnya sudah bisa untuk dapat membentuk dasar-dasar nilai pelayanan yang baik terhadap instansi dan pegawai dijajaran pemerintahan.
Pelayanan yang lambat, ketidakdisplinan pegawai, sekiranya bisa dievaluasi sebagai bahan perbaikan kulaitas kerja dan pelayanan publik yang baik kedepannya. Jangan sampai karena tidak adanya pelayanan yang baik, bisa memperburuk citra pemerintahan yang ada di tengah masyarakat. Padahal yang diharapkan masyarakat adalah agar pemerintah dapat melayani dengan penuh kasih dan tanpa tebang pilih. Masyarakat ingin pemerintah hadir dalam segala hal. Termasuk menyediakan pelayanan yang baik.
Terakhir, mari sama-sama memikirkan dan memperbaiki hal ini agar kedepannya masyrakat dapat merasakan kualitas pelayanan yang terbaik. Jika benar pengabdian itu untuk memajukan daerah yang tercinta ini, maka kerja dengan sepenuh hati. Tidak hanya sekedar ingin mencari sesuap nasi atau imbalan gaji. Jika sudah sepenuh hati, maka hal itu akan mengikut dengan sendirinya karena dedikasi yang sepenuh hati dan tanpa tebang pilih kepada masyarakat. Semoga kita semua dikuatkan “pundaknya” dalam memikul beban memajukan Kota Tual yang tercinta ini.
*Penulis adalah Presiden Mahasiswa STAIL Surabaya 2019, Founder Komunitas EFEKTIF, Sekertaris Departemen Pengembangan Komisariat KAMMI Daerah Surabaya 2020-2021, Redaktur di pemhidajatim.com, tinggal di @refrachocolatos.
Editor : Ridwan Kalengkongan
