Langgur, Marrinnews.com - Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maluku Tenggara, Feliks B. Tethol menyatakan, stock ketahanan pangan, khususnya komoditi beras di wilayah Maluku Tenggara berpotensi rentan dalam beberapa bulan kedepan. Kondisi tersebut akibat dari dampak pandemi virus Corona.
“Setiap hari kasus covid 19 terus meningkat dan sulit dipastikan kapan akan berakhir. Sementara ketersediaan pangan sangat rentan kedepan. Apalagi, pada umumnya kita sekarang sudah meninggalkan makanan pokok 'enbal' dan beralih mengkonsumsi nasi. Kalau kita terus pertahankan sistem kemandirian ketahanan pangan berbasis beras, kita pasti akan kesulitan makanan,” ujar Tethol dalam lawatan sosialisasi new normal di wilayah Kei Kecil Timur, Sabtu (29/5/2020).
Feliks mengatakan, konsumsi beras di Maluku Tenggara mencapai 600 ton per bulan dengan jumlah penduduk kurang lebih 127.000 jiwa. Sementara, stock beras yang tersedia pada Bulog setempat kurang lebih 1.000 ton.
Menurut dia, sesuai keterangan pihak Bulog bahwa jumlah ketersediaan tersebut dijamin aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rentan waktu 3 bulan kedepan.
“Aman, aman karena mereka hanya berdasarkan trend penjualan, tapi tidak menghitung total jumlah kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara,” tegasnya.
“Sesuai perhitungan kami, ketersediaan beras di Malra idealnya sebanyak 600 ton setiap bulan dan Kota Tual 400 ton. Sedangkan yang tersedia di Bulog hanya kurang lebih 1000 ton, tentu takan bisa memenuhi kebutuhan dua daerah ini dalam 3 bulan kedepan,” terang dia.
Secara nasional, kata Tethol, Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sebanyak 30 persen. Kendati begitu, saat ini kedua negara tersebut mengalami dampak yang sama.
“Untuk Maluku biasanya mendistribusi beras dari Ujung Pandang dan Jawa Timur. Tapi mereka juga kena dampak,” ungkapnya.
Tethol mengaku, penutupan akses pelabuhan juga sangat mempengaruhi ketersediaan komoditi pangan beras di Maluku Tenggara.
Gerakan Ketahanan Pangan Berbasis Komoditi Lokal
Feliks Tethol mengungkapkan, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di Bumi Larvul Ngabal, Pemda Malra melalui Bupati M. Thaher Hanubun mengambil kebijakan dengan melakukan gerakan ketahanan pangan berbasis komoditi lokal.
Gerakan itu, kata dia, diwujudkan dengan pembuatan kebun manunggal bersama TNI/Polri di lokasi Ohoi Uf, Elar Let, Semawi dan area lahan Kantor Bupati baru. Kebun tersebut bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan warga di sekitar area perkotaan yang tidak memiliki kebun.
“Coba bayangkan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah perkotaan. Mereka tidak punya lahan, sehingga tak mungkin bagi mereka untuk berkebun. Ditambah lagi mereka sudah kehilangan penghasilan, maka sudah barang tentu kondisi mereka sangat rentan,” ujarnya.
Tethol menegaskan, jaminan ketahanan pangan perlu dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan daerah.
Kebijakan lain, sebutnya, akan dibuat lumbung pangan di Ohoi Debut-Kecamatan Manyeu dan Weduar-Kecamatan Kei Besar.
Sementara itu, Bupati M. Thaher Hanubun meminta seluruh Penjabat dan Kepala Ohoi untuk turut menjaga ketahanan pangan dengan menyediakan kebun di setiap ohoi masing-masing. Sehingga apapun yang terjadi diluar daerah, warga di bumi Larvul Ngabal tetap aman dan kuat.
“U her fer kepala ohoi im ne tak u dinar ne did masyarakat i ra bring wahaid. Bi ingat he. Saya minta kepada para kepala ohoi, jangan sampai saya dengar ada masyarakat kita yang lemas karena lapar,” pintahnya.
Orang nomor satu Malra ini menegaskan, kebun manunggal yang dibuka pada lahan Ohoi sekitar, bukan untuk dikuasai Pemda semata, melainkan untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat.
“Batang bi fikir ne ma ot ve'e na'a den he ya fo ma tan tanat i wahaid. Am Pemerintah ma ot ve'e i fo nan fa’an umat hov nan batang harang did fa’fain,”
“Jangan berpikir kalau kami buat kebun disitu lalu tanah itu jadi milik Pemda, tidak seperti itu. Jadi jangan salah presepsi karena kebun itu hanya sementara saja dan hasilnya akan dibagi ke masyarakat,” ujar Hanubun.
Seiring kondisi rentan ketahanan komoditi beras, Thaher meminta, masyarakat beralih dari konsumsi nasi ke komoditas pangan lokal.
“Kita harus kembali ke besik lama, dimana makanan lokal khas Kei 'enbal' dan lainnya harus dikonsumsi lagi. Pastinya, Itu takan mengurangi modernisasi kita,” tandas Hanubun.
Pengadaan Bibit dan Tractor
Kepala dinas Pertanian dan Ketapang Malra mengaku, Pemerintah daerah akan menyediakan subsidi bibit bagi warga dengan perluasan area seluas 20 hektar. Dukungan lain juga berupa penyediaan tracktor guna membantu warga mengelolah lahan.
“Kalau ada warga yang membuka lahan dan perlu bibit, Pemda akan bantu. Dan kalau su habis pamiri kebun tapi mengalami kesulitan dalam mengolah lahan, maka Pemda melalui dinas Pertanian akan memfasilitasi tractor,” terang dia.
Tethol mengungkapkan, dukungan tersebut tidak diberikan begitu saja, melainkan ada mekanisme yang harus diikuti warga.
“Bagi warga yang ingin mendapat dukungan tersebut maka wajib mengajukan surat permohonan ke dinas terkait dengan melampirkan lokasi dan luas lahan kebun,” sebutnya. (Gerry)
Editor : Ridwan Kalengkongan
