Langgur, Marrinnews.com - Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang bersumber dari realokasi dana ohoi (desa) di ohoi Somlain Kecamatan Kei Kecil Barat-Kabupaten Maluku Tenggara, telah disalurkan Pemerintah Ohoi setempat, Jumat (15/5/2020).
Penyaluran bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, bertempat di Gereja St. Theresia Stasi Somlain-Paroki Ohoidertutu.
Sekertaris Ohoi Somlain, Adrianus Hengky Ngamel dalam laporannya mengungkapkan, terdapat 168 kepala keluarga (KK) yang berhak menerima BLT dana ohoi sebanyak 103 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ngamel mengaku, dari 103 penerima manfaat BLT DD itu merupakan kategori keluarga miskin. Termasuk didalamnya penyandang disibiliitas, orang yang kehilangan pekerjaannya karena dampak covid 19 dan mahasiswa asal ohoi Somlain yang saat ini berada diluar daerah (zona merah).
“Yang tidak menerima BLT ini adalah mereka yang tergolong sebagai ASN, Pensiunan, aparatur pemerintahan ohoi, Badan Saniri Ohoi (BSO), lembaga pemasyarakatan dan para pekerja lainnya yang berpenghasilan diatas Rp. 600 Ribu.Juga mereka yang telah terdata sebagai penerima BST, BPNT, PKH serta bansos lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pendataan penerima manfaat di Ohoi Somlain dilakukan berdasarkan hasil keputusan bersama warga dengan Pemerintah Ohoi dan lembaga pemasyarakatan ohoi melalui forum musyawarah.
Ngamel memaparkan, penyaluran BLT dana ohoi tahap pertama-periode bulan April, sebesar 15% dengan besaran anggaran Rp. 109.571.450. Sementara jumlah penerima manfaat sebanyak 103 orang dengan nominal Rp. 600.000 per KPM, sehingga total anggaran yang tersalur sebesar 61.800.000. Dana sisa sebesar Rp. 41.951.450.
“Untuk periode bulan kedua dan ketiga sebesar 15%. Penyaluran bulan kedua akan dilakukan setelah proses pertanggungjawaban bulan pertama,” kata dia.
Sementara itu, Bupati Malra M. Thaher dalam arahanya mengatakan, BLT dana desa ditengah pandemi corona merupakan wujud perhatian Pemerintah Pusat bagi masyarakat. Meski sambungnya, kebijakan ini sendiri belum tentu memuaskan, namun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk hadir melayani masyarakatnya.
Untuk memenuhi kepuasan itu sendiri, baik dari Pemerintah pusat hingga Kabupaten/kota menghadirkan jenis bantuan sosial lainnya, seperti BST, BPNT, PKH dan Bansos tunai yang dialokasikan dari APBD Propinsi dan Kabupaten/kota.
“Jadi bagi warga yang belum dapat BLT, akan dapat dari jenis bansos dimaksud. Tetapi jangan ada pendobolan,” ujarnya.
Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Bupati meminta, Kepala Ohoi/Penjabat dan Camat di setiap ohoi/Kecamatan melakukan pendataan sesuai ketentuan sebagaimana berlaku.
“Saya menginginkan agar semua masyarakat mendapat bantuan sosial yang ada tanpa melanggar hukum. Saya pastikan akan ada pengawasan ketat dari TNI/Polri dan para wartawan yang telah ditugaskan untuk mengawasi penyaluran bansos selama masa pandemi covid-19,” jelas Hanubun.
Orang nomor satu Malra itu mengingatkan, setiap warga juga perlu melakukan pengawasan. Apabila ada kejanggalan ataupun belum menerima bansos tersebut, maka jangan berdiam diri tapi segera melaporkan.
“Jangan malu atau takut untuk melaporkan, baik bagi yang belum dapat ataupun tentang hal lainnya. Saya selalu siap menunggu 24 jam,” pinta Hanubun. (Gerry)
Editor : Ridwan Kalengkongan
