 |
| Walikota Tual Adam Rahayaan S,Ag. M,Si |
Tual,
Marrinnews.com.- Perjalanan Dinas saya ke Jakarta kemarin terkait 2 agenda yang
pertama perencanaan ASN 2020-2024 serta pengadaan CPNS dan P3K tahun 2019 dan
yang kedua terkait rencana pengembangan pantai kiom hal tersebut dikatakan Walikota
Tual Adam Rahayaan S,Ag. M,Si saat ditemui diruang kerjanya pada Senin 5 Juli 2019.
“ harusnya saya telah kembali pasca urusan
perencanaan ASN dan Rekrutmen PNS mengingat harus menghadiri agenda penting
disini tapi informasi dari KKP lewat Dirjen
Pengelolaan Ruang Laut bahwa bersedia
menemui walikota untuk membicarakan kiom,” Terang Rahayaan.
Dijelaskanya terkait pengembangan pantai Kiom sebagai pintu masuk Kota
Tual untuk tahap pertama tidak ada masalah karena tendernya telah selesai sebelum
penetapan Perda 01 tentang Pesisir dan Pulau – pulau oleh Pemerintah Provinsi.
“nah sekarang kita mau lanjutkan lagi sudah
tidak bisa karena Perda 01 itu tidak ada reklamasi pantai,” Ungkapnya.
Padahal sambungnya Tahun ini Pemkot dibantu lewat
APBN sebesar 7 Milyard untuk penataan pantai kiom, namun bagaimana mungkin mau menata
sementara reklamasinya belum tuntas.
“ Pantai Kiom adalah pintu masuk Kota Tual, untuk
itu perlu ditata, bagaimana mungkin para tamu yang akan mengunjungi wisata yang
ada disini tapi wajah kiom belum ditata,” paparnya.
Guna menyelesaikan sisa pekerjaan reklamasi
sepanjang 160 Meter maka dirinya telah menyurati Gubernur guna dilakukan revisi
terhadap Perda tersebut, diyakininya apabila tidak direvisi Block Marsela di
Maluku Barat Daya juga pasti terhambat karena pengembanganya sama yaitu dimulai
dari pantai.
“ Perda tersebut haruslah mengakomodir seluruh
kepentingan yang ada pada 11 kabupaten Kota di Maluku, untuk itu dalam
revisinya nanti harus melibatkan semua kepala daerah,” Harapnya.
Untuk itu dirinya berencana akan
mempresentasi rencana pengembangan Kiom didepan gubernur dan diyakininya permintaan
Pemerintah Kota Tual akan di tindaklanjuti Gubernur.
“ada 2 jalan yang akan ditempuh yaitu melalui
Program Strategi Propinsi serta Hak diskresi Gubernur, kita harapkan gubernur
bisa menggunakan haknya tersebut untuk mendukung program yang ada di Kabupaten Kota,
,” Harapnya.
Sementara untuk Rekrutmen CPNSD dan P3K lingkup
Pememerintah Kota Tual akan dilakukan pada bulan oktober 2019 dengan total
penerimaan sebanyak 187 orang.
“ untuk CPNSD yang di rekrut sebanyak 57 orang
dan P3K sebanyak 130 orang,” Paparnya.
Menyoal apakah dengan perekrutan CPNSD dan
P3K telah memenuhi kebutuhan PNS dijelaskanya sesuai Analisa Jabatan saat ini
pemkot membutukan 700 PNS untuk itu guna memenuhinya maka akan diakomodir lewat
Honor Daerah (Honda).
“ kalo dihitung dari 700 yang dibutuhkan kurang
187 maka sisanya mungkin kita akan pikirkan lewat honda tadi, jadi harus mengacu pada analisa kebutuhan serta analisa
jabatan jangan asal sembarangan saja,” Tutupnya. (MN_86)
Editor : Ridwan Kalengkongan
