 |
| Walikota Tual Adam Rahayaan S,Ag. M,Si |
Tual,
Marrinnews.com.- Dalam rangka menindaklanjuti janji kampanye, Pemerintah
Kota Tual (Pemkot ) menggelar pertemuan bersama 4 (empat) Raja guna membicarakan terkait program “Safari
Adat” yang di gagas sebagai pra kondisi sebelum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serta mengembalikan peran, fungsi dan mendekatkan Raja bersama masyarakat hal tersebut dikatakan
Walikota Tual Adam rahayaan S,Ag. M,Si diruang kerjanya pada Rabu 17 Juli 2019.
“ selain Raja Tual, Dullah dan Ohoitahit juga Raja yarbadang mengingat membawahi Yamtel,
Yamru serta Ohoiel, hal ini dalam rangka menyambut Pilkades sehingga pemerintah
merasa pentingnya melakukan safari ke Desa di 5 Kecamatan yang ada di Tual ,” Jelas
Rahayaan.
Lanjut Rahayaan kegiatan Safari Adat juga sebagai
tranformasi dan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang baru saja di
sahkan, salah satunya Perda Pilkades sehingga pentingnya kegiatan dimaksud guna
adanya pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat
sebelum memasuki tahapan.
“ kita ingin para Raja bicara di Desa itu
marga mana yang punya hak sebagai Kepala Desa, selain Raja kita juga libatkan
Kepolisian dan kejaksaan guna memberikan sosialisasi dan pemahaman Hukum” Paparnya.
Hal ini agar masyarakat mengetahui peraturan
Perundangan-undangan yang mengatur tentang larangan serta
sangsi, juga Perda Pilkades sehingga diharapkan bisa menekan
serta menghindari sejak dini konflik dalam Pilkades dan Setelah sosialisasi Pemkot
akan kembalikan ke Desa guna berproses sesuai mekanisme berdasarkan aturan yang berlaku dalam
memilih Kepala Desa.
“ proses Demokratisasi di Desa harus didorong
serta dipastikan sehingga diharapkan bisa berjalan seperti pada Pemilihan Walikota
kemarin yang berlangsung damai,” Pintanya.
Mengingat dalam menentukan kepala Desa di Kei bukan baru pertama kali karena jauh sebelumnya para Raja terdahulu memiliki peran yang
sangat vital serta berwibawa, Raja juga telah
membagikan peran didalam Desa sesuai marga yang ada, sehingga Raja mendapat
tempat yang sangat istimewah dan disegani juga di hormati oleh warganya.
“ sebenarnya
saya perlu sampaikan bahwa sebagai orang kei pasti sudah memahaminya karena dari
generasi kegenarasi sudah ada pembagian jabatan berdasarakan marga, untuk Kades dikembalikan
kepada Rin Fam, kalo ternyata lebih dari satu silahkan Raja memutuskan lalu
kemudian dipilih rakyat,” Terangnya.
Menurutnya salah satu penyebab konflik yang
terjadi kekinian diakibatkan anggaran Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang naik
secara signifikan sehingga memicu adanya pro dan kontra dan membagi masyarakat
kedalam kelompok kelompok.
“ orang dulu tidak tertarik dengan saniri
yang kini disebut BPD karena dulu tidak ada uang, sekarang berebutan kenapa
karena ada uangnya,” Ujarnya.
Dikatakan dirinya bersama Wakil Walikota
tidak ingin dianggap gagal dalam masa kepemimpinanya sehingga perlunya langkah taktis
serta strategis guna meminimalisir konflik dimasyarakat.
“ Kami tidak memiliki kepentingan dalam Pilkades,
Raja di Kei harus diperlakukan beda dan harus diakui dalam kontes adat kalo
dalam kontes agama Raja diraja adalah Allah subahanawata’ala tuhan yang maha
esa,” tegasnya.
Untuk itu dirinya meminta agar dalam menjaga marwah
Raja di Kei, ia berharap agar Raja tidak lagi merangkap Kepala Desa atau dipisahkan
hal ini guna menjaga wibawanya.
“ untuk itu Pemkot merasa pentingnya safari
adat yang dimulai besok (hari ini) dari Desa Ohoitel bersama para Raja guna sosialisasi
terkait Perda Perda yang ada sekaligus mendekatkan Raja kepada masyarakat,”
Tutupnya. (MN_86)
Editor : Ridwan Kalengkongan
