Pelaksanaan Aksi oleh OPD lingkup Pemkot bersama Tim Pencegahan KPK di aula Balai Kota Tual |
Tual, Marrinnews.com.- Tim
koordinasi supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Kota
Tual dan langsung menggelar rapat bersama organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
dalam rangka mendengar secara langsung pelaksanaan Aksi di aula Balai Kota Tual pada Kamis 25 Juli 2019.
Ketua Tim Koordinasi Pencegahan KPK Andy
Purwana usai kegiatan kepada wartawan menjelaskan kehadiranya bersama tim terkait
program pencegahan korupsi dimana setiap Pemerintah Daerah harus mempunyai
rencana aksi untuk pencegahan dan kegiatan tersebut untuk Kota Tual merupakan
tahun ke-2 pelaksanaanya.
“ ini merupakan tahun kedua, pada tahun 2018 kemarin udah kita monitoring
capaiannya sekarang ditahun 2019 ini kita monitoring lagi capaianya udah berapa
persen,” Terangnya.
Dijelaskanya untuk pencegahan korupsi sendiri
ada banyak macam yang dinilai, untuk Kota Tual sendiri ada 8 aksi yang harus
dikerjakan OPD hal ini agar pencegahan korupsi tersebut dapat berjalan di
setiap Pemda.
“ contohnya Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) apakah DPRD dan Eksekutif
diantaranya walikota,wakil dan sekda dan lain lain, apakah sudah melaporkan dan
sudah berapa yang melaporkan, nah ini yang kita pastikan,” Ujarnya.
Kemudian terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dimana KPK minta jangan sampai perizinan dipersulit dan harus bayar,
selain itu KPK memastikan semua perizinan hanya melalui PTSP dan tidak boleh ke
Dinas lagi.
Ketua Tim Koordinasi Pencegahan KPK Andy Purwana |
“ makanya salah satu rencana aksi juga adalah
PTSP, PTSPnya udah sampai dimana, orang itu kalo ingin mendapat izin bagaimana,
apakah ke PTSP aja atau masih ke Dinas lagi, KPK ingin semua izin harus disitu
aja nanti terkait teknisnya pemda yang harus memikirkan teknisnya,’’ Jelasnya.
Berikutnya terkait optimalisasi pendapatan
daerah dimana KPK ingin melihat seberapa
besar kegiatan OPD terkait terhadap penerimaan daerah dan memastikan apakah
pendapatan tersebut semuanya masuk ke daerah dicontohkan misalnya pajak hotel apakah
sudah benar pembayaran pajaknya.
“ ini perlu kita lihat karena bisa saja kan
pembayaranya pajaknya rp 200 juta tapi yang dibayar hanya Rp 100 juta lalu
sertaus jutanya kemana jangan sampai ada kerjsama antara yang menagih dengan
yang membayar itukan bisa saja,” Ungkapnya.
Selanjutnya sambung andy, terkait Aset dimana
semua Pemda memiliki aset baik itu gedung, kendaraan dan lainya yang di
belanjakan menggunakan uang Negara, disini KPK ingin memastikan apakah aset
tersebut masih ada.
“ misalnya kendaraan dinas dilaporkan sudah
rusak atau kendaraan dinas yang sudah tak terpakai kan harusnya dilelang,
apakah benar rusak dan kalo dilelang apakah betul dilelang ini yang ingin
dipastikan,” Jelasnya.
untuk itu pada hari ini Tim yang dipimpinya
menyaksikan langsung aksi dari OPD terkait dan kegiatan ini telah dilakukan di
542 Kabupaten Kota dan hasilnya bisa dilihat dan dipantau langsung baik itu aksinya
serta progresnya pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) atau
HTTPSotsukakpk.go.id.
“ kami
hanya memastikan apakah ada kesulitan dalam aksinya, misalnya dalam aksinya masih
terkendala oleh Kejaksaan dan PPN terkait aset maka KPK akan membantu
mengkomunikasikanya,” Terangnya.
Menurutnya KPK disamping penindakan juga di
tuntut harus ada pencegahan dan kegiatan hari ini untuk melakukan pencegahan tersebut.
“ data dari pemda kan telah diberikan
updatenya dengan mengirimkan datanya melalui aplikasi MCP, untuk memastikanya
hari kami turun untuk melihat langsung aksinya,jadi bukan hanya melihat secara
administrasi,” Tutupnya. (MN_86).
Editor : Ridwan Kalengkongan